JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bakal meluncurkan program digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) pada Oktober 2026. Pada saat ini, jajaran pemerintah sedang mengakselerasi uji coba digitalisasi perlindungan sosial dengan menggandeng beberapa kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, pihak pemerintah mematok target implementasi digitalisasi perlindungan sosial mulai direalisasikan pada Oktober 2026.
"Kami tadi sudah rancang pada bulan Oktober, minggu ketiga kami akan bisa roll out. Kami berharap pada waktu itu 80 persen ini sudah selesai," kata Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Luhut memaparkan, berkisar 50 juta warga tergolong paling miskin bakal ditetapkan sebagai kelompok penerima yang dijamin mengantongi perlindungan sosial.
"Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan," katanya.
Ia mengimbuhkan, pihak pemerintah turut mengalkulasi sumber pendanaan guna menopang program tersebut.
Menurut pandangan Luhut, potensi penghematan anggaran yang dapat dikantongi pemerintah lewat efisiensi digitalisasi tersebut sanggup menyentuh angka Rp 1.200 triliun.
Walau demikian, besaran nilai itu masih berpeluang bergerak dinamis bergantung pada hasil kalkulasi susulan.
"Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah, jadi pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat," tuturnya.
Luhut menegaskan, arsitektur sistem digitalisasi perlindungan sosial ini dirancang penuh mengandalkan teknologi buatan anak bangsa.
"Ya sekarang AI-nya kami semua, jadi semua pro-Indonesia system ini dibangun oleh putra-putri Indonesia. Kami tidak ada import dari mana-mana, sampai hari ini tidak ada," jelasnya.
Biarpun begitu, faktor keandalan keamanan siber menjadi salah satu fokus perhatian utama pemerintah sepanjang mengembangkan sistem tersebut.
"Jadi yang kedua, keamanan juga. Tadi BSSN saya kira memiliki peran penting, karena ini menjadi center of gravity dari bangsa ini. Center of Gravity. Jadi kami harus (jaga) keamanan dengan rame-rame," ucapnya.
Stress test portal
Di lokasi serta momentum yang sama, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memaparkan, pemerintah menyiagakan skenario pengujian sistem berupa stress test dan load test menyasar portal perlindungan sosial.
Agenda pengujian itu mendesak dilakukan mengingat portal diproyeksikan bakal diakses secara massif oleh sekitar 50 juta jiwa masyarakat.
"Jadi tadi kami sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini, agar tidak ada jamming di saatnya bersamaan," kata Meutya.
Meutya menuturkan, pihak pemerintah telah merampungkan uji coba awal serta mendapati tingginya antusiasme masyarakat terhadap kehadiran sistem anyar tersebut.
"Masyarakat sangat antusias ini ditunggu-tunggu dan karena itu kami akan lakukan roll out nasional," terangnya.
Ia menambahkan, cakupan pemanfaatan portal perlindungan sosial ini nantinya bakal diperluas secara bertahap ke ranah nasional. Sebelumnya, operasional sistem tersebut baru diterapkan terbatas pada 215 wilayah.
"Tidak hanya lagi di 215 dan mohon dukungan doa kami tahu bahwa tidak bisa satu sistem berjalan secara cepat langsung 100 persen berhasil apalagi ketika ini berjalan dengan sistem," ujar Meutya.
Ia menginfokan, pemerintah turut mengantisipasi mekanisasi sanggahan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan data masyarakat.
"Mudah-mudahan Oktober data sudah bisa jauh lebih siap, sistem infrastruktur sudah lebih siap, dan masyarakat juga sudah bisa lebih siap juga untuk melakukan perbaikan-perbaikan data," tutup Meutya.