JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) tetap diproses melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan bukan diserahkan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Pemerintah pusat memastikan tidak memiliki agenda untuk mengalihkan simpanan ASN dari BPD. Skema payroll ASN dipastikan berjalan normal sebagaimana mestinya tanpa ada penyesuaian.
"Jadi enggak ada rencana perubahan transfer, cara transfer sampai sekarang ya. Seperti biasa yang dilakukan," kata Purbaya, Rabu (9/9/2026).
Isu terkait rencana pengalihan payroll ASN menuju Himbara awalnya mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPR RI yang melibatkan Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (SPBDSI). Dalam kesempatan itu, pihak SPBDSI menyampaikan penolakan terhadap gagasan sentralisasi payroll ASN ke Himbara.
Berdampak Positif
Di sisi lain, Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Bidang Penjaminan dan Resolusi Perbankan Doddy Zulverdi menilai munculnya potensi dampak positif seandainya payroll ASN dikelola oleh Himbara.
Langkah tersebut dapat memacu BPD untuk tampil lebih inovatif dalam menghimpun dana tanpa terus bersandar pada simpanan ASN.
"Jadi mungkin kalau selama ini BPD terlalu tergantung kepada dana-dana dari ASN, sekarang dia akan lebih didorong untuk kreatif mencari dana, kan bersaing dengan bank-bank jenis lain yang bukan BPD sehingga lebih sehat ya, lebih punya daya saing," katanya, Minggu (6/9/2026).
Apabila gagasan tersebut direalisasikan, BPD berpeluang memperluas jangkauan nasabah dari sektor non-ASN sehingga ekspansi lini bisnisnya dapat berkembang lebih pesat di masa mendatang.
"Dan ini harapan positifnya adalah BPD-nya bisa terdorong untuk lebih kreatif dan lebih meningkatkan pelayanannya sehingga kemudian nasabah mungkin yang ASN-nya berkurang tapi yang non-ASN-nya bisa nambah," ujarnya.
Jangan Tergantung Dana ASN
Doddy mengharapkan BPD ke depannya sanggup berdiri lebih mandiri dalam menggaet nasabah non-ASN. Struktur pendanaan perbankan daerah dianggap perlu diperkokoh guna menjamin ketersediaan cadangan likuiditas, mengingat porsi aset BPD tergolong cukup besar.
"Komposisi asetnya BPD kan juga tentunya banyak yang kuatlah ya mereka punya SBN, punya simpanan di bank lain juga sehingga tentu kalaupun terjadi peralihan mereka sudah punya back-up likuiditas," katanya.
Menurut pandangan Doddy, BPD mesti mengambil peran sebagai motor pembiayaan dan pendorong pertumbuhan ekonomi di wilayahnya masing-masing, sehingga harus dipacu secara optimal untuk mampu bersaing menghadapi bank-bank nasional lainnya.