JAKARTA - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengemukakan bahwa penggunaan pesawat nirawak atau drone untuk aktivitas pertanian di Kawasan Transmigrasi Salor, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, sanggup menekan pengeluaran penyemprotan lahan sampai 90 persen.
Berdasarkan penjelasan Kementrans, biaya operasional penyemprotan untuk satu hektare lahan menyusut dari mulanya kisaran Rp170.000 menjadi hanya Rp17.000, sementara durasi pengerjaannya terpangkas pesat dari kurang lebih empat jam menjadi 20 menit saja.
“Penyemprotan secara manual menggunakan sprayer tetap dapat dilakukan, tetapi membutuhkan waktu dan tenaga yang jauh lebih besar. Dengan lahan pertanian di Merauke yang cukup luas, drone membuat proses penyemprotan lebih cepat, efisien, dan efektif,” kata Ketua Tim Ekspedisi Patriot (TEP) IPB University Doni Sahat dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin (7/9/2026).
Drone sendiri merupakan wahana pesawat tanpa awak yang dioperasikan lewat kendali jarak jauh maupun sistem otomatis.
Pada sektor agraris, keunggulan teknologi ini dimanfaatkan antara lain untuk menyemprotkan pestisida, mengaplikasikan pupuk, memantau kondisi tanaman, hingga melakukan pemetaan area lahan.
Fasilitas drone yang difungsikan merupakan aset milik kelompok tani yang pengoperasiannya dioptimalkan lewat pendampingan teknis TEP IPB University khusus untuk pemupukan serta penyemprotan pestisida.
Merujuk kalkulasi dalam program asistensi tersebut, pemanfaatan drone menjadikan pengerjaan penyemprotan berlangsung kisaran 12 kali lebih singkat sekaligus menghemat anggaran sekitar Rp153.000 per hektare untuk tiap kali pengerjaan.
Dengan hitungan itu, pada pengolahan lahan seluas empat hektare, potensi penghematan biaya penyemprotan sanggup menyentuh sekitar Rp612.000 dalam satu kali proses penyemprotan.
Keuntungan pengaplikasian teknologi ini dirasakan langsung oleh Margono, seorang petani padi di Satuan Permukiman (SP) 4, Distrik Tanah Miring, yang menggarap lahan seluas kurang lebih empat hektare.
“Awalnya saya sempat ragu ketika ditawari pemupukan menggunakan drone. Setelah dicoba di lahan saya, perbedaannya langsung terasa. Biasanya pemupukan manual membutuhkan waktu seharian dan tenaga yang cukup besar,” ujar Margono.
Dia menuturkan bahwasanya pemanfaatan drone mampu mengakselerasi proses pemupukan, memangkas waktu kerja, serta membantu penyebaran pupuk secara lebih merata dibandingkan metode pengerjaan manual.
Kementrans menjelaskan program pendampingan turut mencakup tata cara pengoperasian, pemeliharaan, serta pengelolaan drone agar para petani sanggup mengoptimalkan aset kelompok tani tersebut secara mandiri.
Sebelumnya, pihak kementrian menyampaikan bahwa penguatan produktivitas sektor pertanian di Kawasan Transmigrasi Salor meliputi penguatan riset, penerapannya pada teknologi pertanian, penyediaan sarana produksi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia demi menopang ketahanan pangan.
Studi TEP 2025 di area tersebut turut memetakan deretan faktor yang memengaruhi naik-turunnya produktivitas tani, mulai dari kendala benih, serangan hama, sistem irigasi, sampai ketersediaan jalan usaha tani.
Pada kurun 2026, Kementrans menerjunkan 1.476 personel TEP yang terbagi ke dalam 246 tim untuk disebar pada 53 kawasan transmigrasi.
Program di tahun ini difokuskan bukan sebatas riset dan pemetaan potensi ekonomi semata, melainkan juga aksi nyata serta pendampingan langsung bagi warga di lokasi transmigrasi.
Kementrans menggarisbawahi bahwa penerapan teknologi di sektor pertanian perlu diselaraskan dengan karakteristik dan kebutuhan tiap-tiap wilayah supaya mendatangkan faedah nyata bagi publik.
“Setiap wilayah memiliki potensi dan persoalan yang berbeda. Karena itu, pendekatannya tidak boleh dipukul rata,” kata Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.
Pengaplikasian teknologi drone di kawasan tersebut diharapkan bisa diperluas ke area pertanian yang lebih membentang serta menjangkau lebih banyak kelompok tani, terutama dalam menekan pengeluaran produksi dan memangkas waktu pengerjaan di lahan yang luas