JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berkomitmen untuk segera menata ulang perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang perumahan.
Langkah transformasi ini difokuskan guna mendongkrak pasokan hunian bagi masyarakat serta menuntaskan berbagai proyek pembangunan yang sempat terbengkalai.
Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa proses penataan ini bakal dijalankan secara bertahap pada sejumlah perusahaan terkait.
“Tujuannya adalah untuk menyediakan makin banyak suplai terhadap rumah yang dibutuhkan masyarakat untuk mengurangi backlog,” ujar Dony Minggu (30/8/2026).
Selain memperbesar ketersediaan hunian, pihaknya turut mendorong penyelesaian proyek perumahan yang belum rampung pembangunannya. Menurut Dony, langkah tersebut krusial bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal, melainkan juga memulihkan kesehatan finansial korporasi BUMN.
“Yang kedua adalah juga untuk menyelesaikan seluruh proyek-proyek yang saat ini ada yang mangkrak, ada yang setengah-setengah jadi dan sebagainya. Ini pasti akan kami selesaikan,” katanya.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan persoalan konsumen pada proyek mangkrak, seperti LRT City, berlarut-larut tanpa kejelasan.
Pihaknya bersama Dony Oskaria berencana memanggil jajaran direksi PT Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP) beserta direksi sebelumnya guna meminta penjelasan dan merumuskan jalan keluar.
“Kalau tidak minggu ini ya minggu depan ya kami panggil direksinya ya,” ujarnya.
Pemerintah juga memastikan tidak akan lepas tangan dengan berdalih bahwa masalah tersebut muncul sebelum masa pemerintahan sekarang. Sebaliknya, negara siap menghadirkan solusi terbaik bagi masyarakat yang terdampak.
“Apapun yang terjadi, ya sudah, kami cari solusinya yang baik. Harus ada yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Di samping itu, koordinasi intensif telah dijalankan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), meski keputusan final tetap menunggu seluruh rangkaian audit selesai.