JAKARTA – Perum Jasa Tirta II (PJT II) memperketat pengelolaan serta distribusi air di tengah puncak musim kemarau 2026 yang mulai memberikan dampak terhadap sektor pertanian dan pemenuhan air masyarakat di beraneka kawasan.
Berbagai strategi dieksekusi, mulai dari menjaga volume air di waduk, merancang penataan distribusi secara adaptif, hingga memperkokoh sarana infrastruktur sumber daya air serta penyediaan air bersih untuk wilayah terdampak.
Direktur Utama PJT II Imam Santoso memaparkan penanganan ancaman kekeringan memerlukan sinergi lintas instansi agar keterbatasan pasokan air dapat dikelola secara maksimal.
“Dalam kondisi kemarau seperti saat ini, kami perlu saling membahu, berbagi informasi, dan mengambil langkah yang paling tepat berdasarkan kondisi di lapangan,” kata Imam Santoso dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).
“Kami berupaya menjaga agar air yang tersedia tetap memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya untuk kebutuhan pertanian dan air baku,” lanjut dia.
Ia menjelaskan, penataan alokasi air secara adaptif ditujukan khususnya guna mencukupi kebutuhan irigasi yang meningkat sepanjang musim kemarau.
Salah satu metode yang diterapkan ialah mekanisme gilir-giring dengan mempertimbangkan pola tanam, ketersediaan pasokan air, serta kebutuhan para pengguna di lapangan.
Di kawasan Jatigede dan Rentang, misalnya, PJT II bersama BBWS Cimanuk Cisanggarung mengeksekusi penyesuaian tata kelola air demi memelihara pelayanan irigasi di tengah keterbatasan pasokan.
Sementara itu, Direktur Operasi dan Pemeliharaan PJT II Anton Mardiyono menyampaikan bahwa pengelolaan air pada musim kemarau tidak hanya berfokus pada volume pasokan, melainkan menjamin penyalurannya tepat sasaran.
“Ketika ketersediaan air terbatas, yang kami jaga bukan hanya jumlah airnya, tetapi bagaimana air tersebut dapat sampai kepada pengguna yang membutuhkan,” ujar Anton.
“Pengaturan distribusi dilakukan secara dinamis dengan melihat kondisi aktual di lapangan, sehingga kebutuhan pertanian tetap dapat dilayani seoptimal mungkin,” lanjut Anton.
Di samping menata distribusi, PJT II memperkuat jajaran infrastruktur sumber daya air yang dianggap memerlukan penanganan khusus. Pembenahan dan pengokohan dilakukan di area-area yang berpotensi mengganggu kelancaran pasokan air.
Penanganan imbas kekeringan turut dieksekusi lewat penyaluran air bersih, terkhusus bagi masyarakat di wilayah Banten yang mengalami penurunan pasokan air.
Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PJT II menyalurkan bantuan armada mobil tangki kepada BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian serta berkolaborasi dengan PMI Provinsi Banten demi mendampingi warga terdampak.
Sementara di Lampung, PJT II bersama BBWS Mesuji-Sekampung dan PT PLN Nusantara Power menggelar pemantauan di Bendungan Batutegi, Way Sekampung, dan Margatiga. Pengawasan ini dijadikan salah satu rujukan utama dalam menentukan pengelolaan air untuk kawasan hilir.
Imam memberikan penekanan bahwa strategi merespons kekeringan tidak bisa diseragamkan sebab setiap wilayah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang beragam.
“Kami menyadari bahwa dampak kemarau tidak sama di setiap wilayah. Karena itu, pendekatan yang dilakukan juga harus menyesuaikan kebutuhan masing-masing daerah,” jelas Imam.
“Ada yang membutuhkan pengaturan distribusi untuk pertanian, ada yang membutuhkan dukungan air bersih, dan ada yang memerlukan pemantauan lebih intensif,” lanjut Imam.
Imam menginstruksikan agar bermacam langkah ini sanggup menjaga kelangsungan pasokan air sepanjang puncak musim kemarau, sekaligus membantu memelihara produktivitas pertanian dan mencukupi kebutuhan air strategis publik.
“Yang terpenting, seluruh pihak bergerak bersama mencari solusi terbaik,” tegas Imam.