JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Pangan menilai skema agroforestri menjadi salah satu metode guna memperkokoh ketahanan produksi kakao dalam mengantisipasi perubahan iklim sekaligus memelihara produktivitas lahan dan taraf pendapatan para petani.
Asisten Deputi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Kemenko Pangan Sugeng Harmono mengungkapkan produksi kakao terus menghadapi tekanan akibat perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati, serta kerusakan lingkungan yang berdampak pada produktivitas, kepastian pasokan, hingga taraf hidup petani.
“Salah satu pendekatan yang memiliki potensi penting dalam konteks ini adalah agroforestri kakao,” kata Sugeng dalam Regional Learning Forum on Sustainable Commodities di Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Sugeng memaparkan skema agroforestri memadukan pepohonan serta komoditas pelengkap lainnya ke dalam lanskap perkebunan kakao, sehingga membantu menciptakan ekosistem kebun yang jauh lebih stabil di tengah dampak perubahan iklim sekaligus memantapkan fungsi tanah dan pasokan air.
Pendekatan ini juga berpeluang menghasilkan komoditas serta sumber penghasilan sampingan bagi para petani, sehingga meminimalisasi kerentanan bagi petani yang selama ini hanya mengandalkan pendapatan dari sektor kakao semata.
Dalam cakupan yang lebih luas, menurutnya, penerapan agroforestri mampu memberi kontribusi nyata terhadap penyerapan karbon, perlindungan struktur tanah, keanekaragaman hayati, hingga kelestarian fungsi lanskap secara menyeluruh.
“Agroforestri tidak seharusnya dipandang hanya sebagai praktik lingkungan atau sekadar cara menambah pohon di kebun kakao. Agroforestri harus menjadi bagian dari strategi yang menghubungkan produktivitas, ketahanan petani, dan keberlanjutan lanskap,” ujarnya.
Sugeng menerangkan bahwa fluktuasi pola suhu, dinamika curah hujan, serta meningkatnya risiko cuaca ekstrem menjadikan tantangan pada produksi kakao tidak bisa lagi diselesaikan hanya dengan intervensi teknis di tingkat kebun semata.
Menurut pandangannya, ketahanan sektor kakao mesti dimaknai sebagai kemampuan menyeluruh dari sistem produksi dan lanskap agar tetap produktif, berfungsi secara ekologis, serta bernilai ekonomis di tengah kondisi yang terus berubah.
Oleh karena itu, upaya penguatan ketahanan sektor kakao perlu menyatukan empat pilar utama, yakni kapasitas produktivitas, daya tahan lanskap, kelayakan usaha tani, serta penguatan rantai nilai.
Akselerasi produktivitas memerlukan dukungan pengetahuan, inovasi, investasi, serta akses penuh terhadap teknologi dan layanan pendukung.
Sementara itu, keberlanjutan usaha para petani membutuhkan insentif ekonomi, fasilitas pembiayaan, layanan pendampingan, dan akses pasar yang memadai.
“Produktivitas tanpa kelayakan usaha petani tidak akan berkelanjutan. Akses pasar tanpa lanskap yang tangguh akan tetap rentan, dan keberlanjutan lingkungan tanpa insentif ekonomi akan sulit diperluas,” ucap Sugeng.
Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menetapkan target produksi kakao mencapai kisaran 635 ribu ton pada 2029 mendatang.
Sugeng menyampaikan bahwa realisasi dari target tersebut memerlukan pengalokasian sumber daya pada penguatan produksi dan rantai nilai, sekaligus pembentukan lanskap perkebunan kakao yang tangguh serta berkelanjutan.
Pencatatan data Kemenko Pangan menunjukkan sekitar 99 persen kawasan perkebunan kakao di Indonesia dikelola oleh pekebun rakyat.
Rata-rata tingkat produktivitas kakao saat ini berada di angka 0,7–0,9 ton per hektare, yang berarti masih berada di bawah potensi varietas unggulan sebesar 1,5–2 ton per hektare.
Implementasi pendekatan agroforestri ini turut dijadikan bagian dalam agenda program rehabilitasi kebun kakao oleh Kementerian Pertanian pada 2026 di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat.
Lewat program itu, areal seluas 2.000 hektare telah disiapkan guna pengembangan kakao berbasis sistem agroforestri berkelanjutan, dengan rincian 1.200 hektare diperuntukkan sebagai lahan kakao dan 800 hektare sisanya difungsikan sebagai kawasan konservasi.
Sugeng menambahkan bahwasanya akselerasi kerja sama tingkat regional amat krusial lantaran negara-negara produsen kakao menghadapi tantangan yang serupa.
Pertukaran informasi pengetahuan, pembiayaan investasi, inovasi teknis, serta akses terhadap pasar diharapkan sanggup melahirkan solusi konkret yang dapat diterapkan sesuai karakteristik wilayah masing-masing serta mendatangkan kemanfaatan langsung bagi para petani.