JAKARTA- Pemerintah merilis program 8 juta sertifikat tanah gratis diperuntukkan bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Rinciannya mencakup 1 juta sertifikat tanah gratis MBR pada tahun 2026, 3 juta sertifikat pada 2027, serta 4 juta lagi pada 2028.
Program ini ditujukan bagi kalangan MBR yang belum memegang hak kepemilikan tanah maupun belum mengantongi sertifikat serta hunian tetap. Di samping itu, MBR turut memperoleh kemudahan dalam mengakses rumah susun (rusun) bersubsidi di kawasan perkotaan.
"Jadi program ini sudah dijalankan, sudah mulai dijalankan. Ini bukan akan, tapi sudah, sesuai arahan Pak Ketua Satgas Perumahan (Hashim Djojohadikusumo) sudah dilaksanakan," jelas Menteri PKP (Perumahan dan Kawasan Pemukiman) Maruarar Sirait, Jumat (21/8/2026).
Guna mengakses rusun subsidi MBR, calon penerima manfaat disyaratkan berpenghasilan maksimal Rp 12 juta tiap bulan untuk kategori lajang.
Sementara bagi yang telah menikah atau berkeluarga, batas penghasilan maksimal disetel Rp 14 juta tiap bulan. Skema pembiayaan KPR bersubsidi pun diberlakukan dengan uang muka (DP) mulai 1 persen beserta tenor hingga 40 tahun.
Saat ini salah satu titik pembangunan rusun MBR tengah digarap di wilayah Manggarai, Jakarta Selatan.
Jangan untuk investasi
Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menegaskan agar peruntukan rusun subsidi betul-betul tepat sasaran. Ia enggan mendapati keberadaan oknum yang menyalahgunakan program tersebut demi kepentingan investasi.
"Nanti, ini jangan nanti ada oknum nakal yang nanti karena pasti, pasti kami lihat nanti apalagi mutunya begitu bagus," jelas Hashim, Jumat.
"Lokasi dan mutu bagus nanti nilai tanah dan apartemen akan meningkat tajam. Nah orang-orang kan tidak bodoh," tambahnya.
Unit rusun subsidi MBR berjumlah 3.784 unit di Manggarai, Jakarta Selatan dibangun oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) memanfaatkan hamparan lahan seluas 2,2 hektar yang terbagi dalam delapan tower.
Posisinya tergolong strategis lantaran terintegrasi langsung dengan sarana umum termasuk angkutan publik.
"Satu pelanggan, satu peminat, satu tempat hunian,” jelas Hashim mengingatkan.
Ditanggung APBN
Sementara itu, Hashim menjelaskan anggaran untuk pembiayaan 8 juta sertifikat gratis nantinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Masyarakat di wilayah perkotaan maupun pedesaan berhak mendapatkan kesempatan serupa.
Pemerintah secara sengaja menggulirkan program ini demi memacu nilai tambah serta kemanfaatan ekonomi bagi publik.
"Sehingga dalam tiga tahun pemerintah akan membagikan secara gratis kepada masyarakat Indonesia yang belum punya sertifikat. Nah, ini akan dimulai dan ini semuanya dari APBN, sudah disetujui pemerintah dan segera akan dilaksanakan," jelasnya.
Ia menaruh harapan agar pelaksanaan program sertifikat gratis maupun rusun subsidi MBR sanggup memberi dampak positif sekaligus berdaya guna secara tepat sasaran.
Saudara-saudara kami di Nusa Tenggara Timur tengah dirundung duka karena gempa M 7,7. Mari kami mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban yang sedang mereka hadapi. Kirim bantuan Anda melalui tautan https://bit.ly/BantuWargaNTT