JAKARTA - PT PLN (Persero) tengah melangsungkan proses seleksi lahan milik kementerian yang berpotensi dimanfaatkan bagi proyek pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi berbasis baterai atau battery energy storage system (BESS).
Manager of Various Renewable Energy PT PLN (Persero) Head Office Fandi Gunawan Sianipar mengungkapkan bahwasanya pihak PLN telah menjalin koordinasi bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Kehutanan mengenai pemenuhan kebutuhan lahan tersebut.
“Kementerian ATR/BPN sudah menyiapkan lahan-lahan milik kementerian yang bisa dimanfaatkan untuk proyek PLTS plus BESS,” kata Fandi dalam Industrial Summit 2026 di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Menurut pemaparan Fandi, tahapan penyaringan mutlak diperlukan lantaran pembangunan PLTS skala utilitas menyedot alokasi lahan yang sangat luas, di samping lokasi proyek juga harus mempertimbangkan aspek keterjangkauan dengan pusat beban listrik.
Sebagian area lahan yang telah teridentifikasi tercatat berada di kawasan pegunungan maupun terletak sangat jauh dari pusat beban.
“Ternyata lahannya itu ada yang di gunung, ada yang jauh sekali dari beban. Sehingga kami harus melakukan penyaringan dan belum banyak,” ujarnya.
Selain menyaring lahan di wilayah daratan, PLN turut merancang bermacam solusi alternatif demi memenuhi kebutuhan pengembangan PLTS, di antaranya pemanfaatan PLTS terapung, penerapan virtual power plant (VPP), hingga skema pembangkitan tersebar (distributed generation).
“Beberapa sudah kami inovasi menggunakan PLTS terapung, bahkan ada tadi yang disampaikan VPP atau virtual power plants di atap, kemudian melakukan distributed generation,” ungkap Fandi.
Dirinya menyebutkan bahwa proyek pengembangan PLTS Mentari Nusantara I turut mencakup penerapan BESS yang ditempatkan selaras dengan PLTS demi membantu meredam dampak intermitensi tenaga surya atau fluktuasi produksi listrik yang dipengaruhi oleh dinamika cuaca.
Di samping sistem penyimpanan energi, PLN tengah menggarap pengembangan smart grid guna meningkatkan fleksibilitas operasional jaringan, termasuk memfasilitasi pengalihan arus listrik lewat jalur alternatif saat terjadi gangguan.
Fandi menggarisbawahi bahwa aspek regulasi sejauh ini masih menjadi tantangan tersendiri, khususnya terkait pemanfaatan BESS dalam fungsi load shifting.
“Karena saat ini regulasinya kan masih belum diatur untuk BESS untuk shifting, untuk load shifting itu masih belum. Mungkin itu tantangan dari kami,” ujarnya.
Pemerintah saat ini memacu percepatan program PLTS 100 GW guna mengokohkan ketahanan energi sekaligus mengawal agenda transisi energi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada awal Agustus menegaskan bahwasanya program ini telah diakomodasi dalam revisi RUPTL PLN 2025–2034, di mana eksekusi tahap perdananya diproyeksikan berlangsung di Bali.
Sementara itu, RUPTL PLN 2025–2034 yang disahkan pada Mei 2025 mematok tambahan kapasitas mencapai 69,5 GW, terdiri atas 42,6 GW EBT, 10,3 GW sistem penyimpanan energi, serta 16,6 GW pembangkit fosil. Sektor PLTS mengamankan porsi terbesar dalam kelompok EBT, yaitu mencapai 17,1 GW.
Dokumen RUPTL tersebut membuka peluang investasi hingga total Rp2.967,4 triliun, mencakup kebutuhan investasi pembangkit Rp2.133,7 triliun, jaringan penyaluran Rp565,3 triliun, serta alokasi kebutuhan pendukung lainnya Rp268,4 triliun.
Dari total alokasi investasi pembangkit EBT senilai Rp1.682,4 triliun, porsi sebesar Rp1.341,8 triliun disalurkan lewat skema independent power producer (IPP) dan Rp340,6 triliun digarap langsung oleh PLN.
Pengembangan agenda PLTS 100 GW juga diproyeksikan sanggup menekan angka impor energi dengan nilai substitusi berkisar 14,4 miliar dolar AS hingga 28,9 miliar dolar AS, atau setara Rp255,92 triliun sampai Rp513,62 triliun, serta memberikan kontribusi pada produk domestik bruto (PDB) hingga 26,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp472,75 triliun.
Sebelumnya, Kementerian ESDM bersama Kementerian ATR/BPN telah berhasil mengidentifikasi sekitar 24 ribu hektare area lahan di Pulau Jawa yang potensial menopang program PLTS 100 GW.
Area lahan tersebut dijadwalkan menjalani verifikasi gabungan antara Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, dan PLN.
Wakil Menteri ESDM Yuliot sempat mengutarakan bahwa pemerintah juga akan menyesuaikan daya dukung infrastruktur, termasuk jaringan transmisi serta kesiapan gardu induk PLN, mengikuti sebaran lokasi pembangkit yang dibangun pada lahan-lahan tersebut.