JAKARTA - Pengembangan energi panas bumi masih dihadapkan pada hambatan besar di fase eksplorasi. Besarnya risiko serta kebutuhan dana di awal proyek menjadi pemicu utama pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) belum dapat berjalan selekas sumber energi lainnya.
PT Star Energy Geothermal yang pada tahun ini membidik total kapasitas pembangkitnya menembus 1 gigawatt (GW) menilai kegiatan eksplorasi sebagai salah satu tantangan paling utama dalam pengembangan panas bumi.
Kepala Teknik Panas Bumi Star Energy Geothermal Salak Ltd. Irwan Januar K. Hasbullah menjabarkan bahwa risiko eksplorasi berakar dari karakteristik sumber daya panas bumi yang tersimpan di bawah permukaan tanah, sehingga besaran kapasitasnya tidak sanggup diprediksi secara presisi sebelum proses pengeboran dieksekusi.
“Kita mencari sesuatu yang enggak kelihatan. Kita bilang 100 dapatnya 50 mungkin. Kita bilang 100 dapat 120 mungkin,” kata Irwan, dikutip Kamis (20/8/2026).
Menurut pengamatannya, kondisi ini membuat penanaman modal pada tahap eksplorasi mengusung tingkat risiko yang tinggi.
Perusahaan wajib menggelontorkan dana untuk aktivitas pengeboran serta penyediaan infrastruktur penunjang sebelum mengetahui kepastian kapasitas sumber daya yang sanggup digarap.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah sebenarnya telah memiliki skema guna membantu menekan risiko eksplorasi lewat pembiayaan negara atau government drilling. Meski begitu, penerapannya masih terbatas pada beberapa area saja.
“Pemerintah sebenarnya sudah punya inisiatif yang disebut government drilling. Salah satu contohnya di Cisolok. Di Cisolok itu pembiayaan eksplorasi dari pemerintah,” tambahnya.
Irwan menganggap sokongan pembiayaan eksplorasi sangat krusial lantaran hasil pengeboran tidak selalu sejalan dengan estimasi awal. Faktor ketidakpastian inilah yang menjadi salah satu sifat pembeda pengembangan panas bumi dibanding jenis pembangkit energi lain.
Peluang Indonesia Timur
Di samping menghadapkan pengembang pada risiko eksplorasi, pengembangan panas bumi sejatinya mengusung peluang besar untuk memenuhi kebutuhan energi di kawasan Indonesia Timur.
Ekonom Senior CORE Indonesia Muhammad Ishak Razak menyampaikan bahwa energi panas bumi dapat diarahkan guna menggeser posisi pembangkit listrik berbahan bakar diesel yang hingga kini masih diandalkan di sejumlah daerah.
Pemanfaatan PLTP sebagai penganti pembangkit diesel menyimpan potensi menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sekalian menguatkan kemandirian energi di tingkat daerah.
Menurut Ishak, percepatan pengembangan panas bumi bukan sekadar dibutuhkan untuk mendongkrak kapasitas energi terbarukan, melainkan juga sanggup dijadikan bagian dari strategi memangkas ketergantungan pada energi fosil.
Walau demikian, pemerintah masih harus memperkokoh skema sokongan demi meredam risiko sejak titik awal proyek.
Ishak memaparkan bahwa pemerintah pada dasarnya telah menyiapkan ragam insentif fiskal serta merancang perbaikan aturan, termasuk demi mengantisipasi risiko eksplorasi.
Namun, besaran serta komposisi insentif tersebut dirasa belum seutuhnya seimbang dengan beban risiko yang ditanggung oleh pengembang.
Ia mencontohkan fasilitas keringanan pajak yang baru disalurkan sewaktu proyek sudah memasuki tahap produksi. Padahal, titik risiko tertinggi justru terletak pada fase eksplorasi yang menguras dana besar dengan tingkat keberhasilan yang belum pasti.
"Dari sisi komposisi, misalnya, keringanan pajak baru diberikan ketika proyek sudah berproduksi, sementara tidak ada kompensasi jika terjadi kegagalan pada tahap eksplorasi yang penuh ketidakpastian," jelasnya.