JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memetakan kapasitas pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang akan dipensiunkan menyentuh angka 4,2 gigawatt (GW).
Pihak Kementerian ESDM kini sedang mematangkan roadmap atau peta jalan penghentian operasional PLTD tersebut. Nantinya, peta jalan itu bakal diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Prabowo sebelumnya mencanangkan penyetopan operasional 13 GW PLTD untuk digantikan dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang diproyeksikan menembus hingga 100 GW.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa penghentian PLTD merupakan sebuah keniscayaan.
Pasalnya, pengoperasian PLTD menyerap alokasi subsidi pemerintah dalam jumlah besar. Subsidi tersebut disalurkan lewat skema subsidi listrik serta kompensasi tarif listrik kepada PT PLN (Persero) guna menutupi besarnya biaya pokok penyediaan (BPP) listrik imbas penggunaan BBM jenis solar.
"Pengurangan diesel itu harus segera dilakukan karena subsidi pemerintah untuk itu lumayan besar. Tapi lokasinya kami identifikasikan itu kan total 4,2 GW untuk yang PLTD sebetulnya," tutur Eniya ditemui di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (20/8/2026).
Meski begitu, Eniya menjelaskan bahwa proses pensiun PLTD bakal dijalankan secara bertahap. Menurut penjelasannya, rincian skema pelaksanaan akan dituangkan dalam peta jalan yang saat ini masih digodok.
"Karena ini masih bergerak terus. Makanya kami belum sampaikan ke publik, rencananya akan disampaikan Pak Presiden. Jadi kami tunggu saja," ucapnya.
Kementerian ESDM belakangan merancang langkah akselerasi program dedieselisasi alias konversi PLTD ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Inisiatif ini membidik beberapa daerah yang hingga kini masih mengandalkan pasokan listrik berbasis diesel.
Sementara itu, kawasan yang menjadi prioritas dedieselisasi meliputi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang mayoritas masih bergantung pada PLTD akibat belum terjangkau jaringan listrik utama.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa fase awal program PLTS 100 GW akan direalisasikan tahun ini melalui pembangunan PLTS berkapasitas 30 GW.
"Tahun ini, kami akan bangun 30 GW pembangkit listrik tenaga surya dan hentikan 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel," jelas Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 Tahun Sidang 2026–2027 dan Penyampaian RUU APBN 2027 di DPR, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Ia menuturkan bahwa Indonesia dilimpahi paparan sinar matahari hampir sepanjang tahun. Menurut pandangannya, kurang rasional apabila pulau-pulau di Indonesia senantiasa menanti pasokan BBM solar lewat kapal demi mendapatkan listrik.
Ia juga menekankan bahwa keberadaan PLTS mampu menopang kemandirian energi hingga ke level pedesaan. Prabowo menilai idealnya tiap desa memiliki fasilitas PLTS berkapasitas 1 megawatt (MW).
Berdasarkan kalkulasinya, negara berpotensi menghemat anggaran Rp73,9 triliun saban tahun lewat pembangunan PLTS 100 GW.
"Dengan PLTS 100 GW, negara akan hemat setidaknya Rp73,9 triliun setiap tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik kami. Matahari Indonesia tidak boleh terbuang. Anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa harus kami manfaatkan untuk kemakmuran rakyat," tuturnya.