JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperketat pengawalan pasokan bahan pangan guna mengantisipasi imbas kemarau panjang akibat fenomena El Nino pada 2026.
Selain komoditas beras, pemerintah daerah turut mewaspadai potensi hambatan distribusi produk hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih yang berisiko memicu lonjakan harga.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat Nining Yuliastiani menjelaskan bahwa komoditas beras menjadi salah satu kebutuhan primer yang wajib diantisipasi lantaran kondisi kemarau berpeluang mengganggu volume produksi padi.
“Pertama yang kami perlu waspadai, ini berkaitan dengan yang kebutuhan pokok banget, beras. Karena kalau dengan posisi kemarau kayak gini, mungkin produksi beras kami tidak sebaik tahun kemarin,” katanya, dikutip Kamis (20/8/2026).
Berdasarkan penuturan Nining, kedatangan musim kemarau yang lebih awal serta berlangsung lebih lama imbas El Nino memperbesar potensi gangguan pada produksi pangan. Dampaknya tak cuma menyasar tanaman padi, melainkan juga komoditas hortikultura yang membutuhkan pasokan air.
“Kemarau tahun ini lebih awal, diperparah adanya El Nino, maka kemudian musim menjadi lebih lama. Sehingga kami khawatirkan panen untuk padi ini nantinya agak terganggu,” jelasnya.
Kendati volume produksi terancam terganggu, Nining menjamin ketersediaan pasokan pangan bakal terus dijaga hingga pengujung tahun 2026. Khusus pasokan beras, stok yang ada saat ini dinilai masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Tapi di sisi lain, kami pastikan terus bahwa stoknya aman sampai akhir tahun, sehingga bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat,” ucapnya.
Selain menjamin cadangan stok, Disperindag Jabar memperketat pengawasan terhadap pergerakan harga kebutuhan pokok. Langkah pengetatan ini ditempuh demi mengantisipasi potensi gejolak harga imbas penurunan hasil panen serta pasokan.
Nining menegaskan bahwa langkah pengawasan ekstra sangat diperlukan sebab tersendatnya produksi dapat menyusutkan pasokan dan berdampak langsung pada patokan harga di tingkat konsumen.
“Ini memang kami benar-benar melakukan pengawasan melekat kaitannya dengan nanti stok ataupun pasokan yang bisa turun drastis karena panen yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, sehingga menurunkan pasokan yang ada,” katanya.
Khusus untuk komoditas yang masih menggantungkan pasokan dari luar negeri, pemerintah daerah memiliki ruang gerak yang lebih terbatas dalam menjaga kestabilan harga. Salah satu contohnya adalah komoditas bawang putih yang fluktuasi harganya turut dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar rupiah.
“Seperti kemudian cabai, kemudian juga dalam posisi bawang merah. Kalau bawang putih karena impor, kebanyakan masih impor, walaupun ada kenaikan itu disebabkan oleh nilai tukar rupiah kami yang posisinya turun, jadi ada kenaikan,” jelasnya.
Walaupun risiko gangguan produksi kian meningkat, Nining memproyeksikan ketersediaan pasokan cabai dan bawang merah hingga akhir 2026 mendatang masih relatif aman. Pemprov Jabar berjanji akan terus memantau dinamika stok dan perkembangan harga sepanjang masa kemarau berlangsung.
“Tapi kami masih melihat ini masih bisa terkendali sepanjang stok kami aman. Nah yang kami kawal itu kan yang tadi produk-produk hortikultura,” kata dia.
Cabai dan bawang merah menjadi komoditas penting yang memerlukan penanganan khusus lantaran pergeseran volume pasokan akan berpengaruh langsung pada dinamika harganya.
Hambatan produksi di wilayah sentra pertanian imbas kekeringan berisiko menekan ketersediaan barang dan mendorong kenaikan harga di level konsumen.