JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas transportasi umum sebagai langkah nyata memangkas tingkat polusi udara di Ibu Kota.
Seruan ini disampaikan Pramono mengingat kondisi kualitas udara Jakarta terpantau berada pada kategori tidak sehat pada Minggu (16/8/2026) pagi.
"Kami semua harus menjaga dan saya meminta kepada masyarakat sedapat mungkin menggunakan transportasi umum," ujar Pramono saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Minggu (16/8/2026).
Mengacu pada data situs IQAir pukul 06.01 WIB, indeks kualitas udara (AQI) Jakarta menembus angka 167 atau tergolong tidak sehat. Konsentrasi polutan utama PM2.5 tercatat berada di level 79 mikrogram per meter kubik.
Pada jam tersebut, Jakarta menduduki posisi kedua sebagai wilayah kota dengan kualitas udara terburuk di dunia.
Pramono menegaskan bahwa warga perlu mengambil peran aktif untuk menekan polusi udara, salah satunya lewat meminimalisasi pemakaian kendaraan pribadi.
Ia menilai sarana transportasi publik di Jakarta saat ini telah memadai sehingga sangat layak dijadikan opsi bagi warga untuk bermobilitas.
"Bahkan 15 golongan kami gratiskan. Sehingga kami berharap itu bisa mengurangi polusi yang ada," jelasnya.
Di samping memotivasi masyarakat agar naik angkutan umum, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut merancang langkah taktis guna menekan beban emisi dari sektor transportasi.
Pramono membeberkan bahwa armada transportasi umum, khususnya layanan TransJakarta, bakal diganti secara bertahap menggunakan armada berbasis listrik.
"Hampir semua transportasi umum, terutama untuk TransJakarta, pelan-pelan akan kami rubah menjadi mobil listrik semuanya nanti pada tahun 2029," ujar Pramono.
Pengalihan moda transportasi publik ke armada listrik ini diharapkan mampu menyumbang peran signifikan dalam mereduksi polusi udara Jakarta.
Sebelumnya, Pramono sempat menyinggung faktor cuaca yang ikut memperburuk masalah polusi udara di Jakarta. Wilayah Ibu Kota dicatat sudah hampir tiga pekan tidak diguyur hujan.
Ia membeberkan bahwa Pemprov DKI sejatinya telah berulang kali berupaya menerapkan teknologi modifikasi cuaca, tetapi terkendala ketiadaan awan sebagai media proses tersebut.
Menyikapi keadaan itu, Pemprov DKI menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta untuk terus menjalin koordinasi bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Sebagai catatan tambahan, Kompas.com telah mencoba mengonfirmasi pihak Humas BMKG seputar kabar kondisi polusi udara yang masuk kategori tidak sehat ini. Namun, hingga berita diterbitkan, belum diperoleh tanggapan resmi.
Saudara-saudara kami di Nusa Tenggara Timur tengah dirundung duka karena gempa M 7,7. Mari kami mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban yang sedang mereka hadapi. Kirim bantuan Anda melalui tautan https://bit.ly/BantuWargaNTT