JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah melakukan pemetaan terhadap lahan pertanian yang terkena dampak kekeringan di 38 kabupaten/kota. Sejumlah areal persawahan bahkan dilaporkan sudah mulai retak karena krisis pasokan air.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan bahwa Pemprov Jatim sudah bersurat kepada Kementerian Pertanian mengenai estimasi 1.000 hektare lahan yang berpotensi terseret kekeringan. Dari total angka itu, kurang lebih 200 hektare di antaranya telah mengalami dampak langsung.
“Kemarin kami datangi, tanahnya memang sudah retak. Kalau tidak segera diberikan air, tinggal menunggu waktu tanamannya mati. Makanya kami melakukan antisipasi cepat,” kata Emil, Rabu (12/8/2026).
Emil belum membeberkan secara spesifik titik mana saja yang tanah pertaniannya mengalami retak-retak. Walau demikian, ia menyebut imbas kekeringan kini sudah merata di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur dengan level keparahan yang bervariasi.
“Namun, yang paling kami khawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Lamongan juga sudah masuk dalam data terdampak. Saat ini, data yang terdata masih sekitar 142 hektare ditambah 25 hektare,” jelasnya.
Pemerintah siapkan pompa dan sumur bor
Guna mencegah eskalasi dampak kekeringan yang lebih meluas, pemerintah menyiapkan sarana pompa air pada lokasi-lokasi yang masih menyimpan sumber air.
Di samping itu, pembuatan sumur bor bakal direalisasikan demi memasok air ke persawahan sekaligus menghindari ancaman gagal panen.
Emil mengutarakan bahwa para petani di Jawa Timur pada dasarnya memiliki daya adaptasi tinggi terhadap cuaca kering, salah satunya melalui pemilihan varietas bibit yang tahan akan kondisi minim pasokan air.
“Petani-petani Jawa Timur selama ini sangat tangguh. Mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau kondisi kering bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal ketika hujan melimpah,” ungkapnya.
Proyek pengerjaan pompa air serta sumur bor secara besar-besaran ini bakal melibatkan kolaborasi pemerintah daerah, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), hingga Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
Pemprov Jatim turut memetakan kawasan potensial pembuatan sumur bor lewat penyelarasan data geolistrik serta data cekungan milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
“Karena kadang-kadang, berdasarkan data di balai, belum pernah terjadi atau belum teridentifikasi kondisi tertentu. Jadi, kami harus melakukan cross-check terhadap dua data, yaitu data cekungan dari balai dan data geolistrik,” ujarnya.