JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa pemerintah sedang merumuskan skema agar kalangan masyarakat mampu tidak lagi menikmati BBM bersubsidi, terutama jenis Pertalite.
Ia menyampaikan, formulasi aturan baru tersebut ikut dibicarakan saat dirinya melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Kementerian Keuangan, Selasa (11/8/2026).
Bahlil tak menampik bahwa hingga kini masih cukup banyak golongan masyarakat berada yang menggunakan BBM subsidi. Bahkan, kelompok ekonomi teratas yakni desil 9 dan desil 10 tercatat masih mengonsumsi Pertalite.
"Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah, ini yang kami mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kami yang berhak menerimanya," jelas Bahlil.
Meski demikian, Bahlil belum dapat memerinci besaran dana subsidi yang tidak tepat sasaran ke kelompok kaya tersebut. Ia pun belum menjabarkan estimasi penghematan anggaran apabila alokasi subsidi kelak terdistribusi secara tepat.
"Belum, lagi di-exercise [melakukan penghitungan] saja. Semua lagi di-exercise. Kami ingin semua subsidi dari sektor migas itu tepat sasaran," tuturnya.
Kendati begitu, Bahlil memberikan gambaran bahwasanya pembatasan dapat diterapkan berdasarkan tipe kendaraan. Sebagai contoh, mobil kelas atas berlabel mewah dilarang membeli Pertalite.
"nanti menyangkut dengan pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan. Jangan pakai BMW, pakai Mercy [Mercedes-Benz], masa pakai minyak subsidi," katanya.
Pada momen serupa, Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan bersinergi dengan Kementerian ESDM tengah mengkaji teknis pemblokiran jangkauan subsidi untuk rumah tangga berkategori pengeluaran tertinggi, yaitu desil 9 dan 10. Upaya ini ditempuh guna menekan kebocoran subsidi BBM.
"Jadi tadi kami membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian supaya kami bisa kurangi secara bertahap," ujar Purbaya.
Ditinjau dari kesiapan teknologi, sang Menteri Keuangan menyebut telah mengecek keandalan sistem operasional milik PT Pertamina (Persero).
Menurut pandangannya, sarana pencatatan serta kontrol distribusi saat ini tergolong siap untuk menerapkan aturan itu, baik mengacu pada data kendaraan maupun klasifikasi desil ekonomi.
Mengenai tenggat penerapannya, Purbaya menegaskan bahwa regulasi anyar ini bakal mulai dieksekusi dalam tempo dekat.
"Sebelum tahun depan. Akhir-akhir tahun lah," ungkapnya.