JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mematangkan skema pengetatan alokasi BBM bersubsidi bagi kalangan masyarakat kelas atas, dengan target penerapan pada akhir tahun ini.
Adapun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menggelar pertemuan di Kantor Kemenkeu, Jakarta pada Selasa (11/8/2026).
Purbaya menyampaikan bahwa Kemenkeu dan Kementerian ESDM sedang menganalisis teknis pelaksanaan guna menutup akses subsidi bagi rumah tangga yang tergolong dalam kelompok pengeluaran tertinggi, yakni desil 9 dan 10. Upaya ini ditempuh demi menekan beban subsidi yang kurang tepat sasaran.
"Jadi tadi kami membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian supaya kami bisa kurangi secara bertahap," ujar Purbaya usai pertemuan.
Dari segi infrastruktur teknologi, bendahara negara ini mengklaim telah mengecek kesiapan sistem milik PT Pertamina (Persero).
Menurutnya, mekanisme pencatatan dan pengendalian distribusi saat ini sudah memadai untuk mengeksekusi kebijakan tersebut, baik berbasis data kendaraan maupun klasifikasi desil ekonomi.
Mengenai tenggat eksekusinya, Purbaya memastikan kebijakan ini bakal berjalan dalam waktu dekat.
"Sebelum tahun depan. Akhir-akhir tahun lah," ungkapnya.
Mengunci Kriteria Kendaraan Mewah
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia turut menekankan pentingnya pengetatan ini. Menurutnya, alokasi subsidi energi yang menyedot ratusan triliun rupiah tiap tahunnya dalam APBN masih melimpah ke golongan yang tidak berhak.
Bahlil menyoroti masih tebalnya konsumsi BBM subsidi seperti Pertalite oleh masyarakat kelas atas. Dia mengaku Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar persoalan tersebut segera diselesaikan.
"Selama ini kan kami tahu, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kami subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10, masih kena, masih dapat subsidi," papar Bahlil.
Nantinya, pengetatan ini juga bakal mengacu pada spesifikasi maupun kelas kendaraan yang dikendarai konsumen. Bahlil memberikan gambaran lugas bahwa pemilik kendaraan mewah tidak sepantasnya menikmati BBM bersubsidi.
"Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri [Keuangan] tadi," tambahnya.
Melalui skema baru ini, sistem di SPBU bakal secara otomatis menolak transaksi BBM bersubsidi dari konsumen yang tergolong mampu. Artinya, masyarakat kelas atas diwajibkan beralih membeli BBM non-subsidi seperti Pertamax atau sejenisnya.