Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam gelaran Pertemuan Para Menteri Perdagangan BRICS (BRICS Trade Ministers' Meeting) di Jaipur, India, Jumat (7/8), menandaskan krusialnya sistem perdagangan berbasis aturan (rules-based trading system) demi memperkokoh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut pandangannya, sistem perdagangan yang menyajikan keterukuran, keadilan, serta inklusivitas menjadi fondasi utama bagi UMKM agar sanggup mengekspansi bisnis melampaui pasar domestik.
Tatanan perdagangan berbasis aturan bakal memicu UMKM untuk bertumbuh, mengerek daya saing, hingga memperluas kiprah dalam transaksi perdagangan internasional.
"UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, UMKM masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi salah satu tantangan yang paling mendasar," ujar Budi dikutip dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu 98/8/2026).
Lantaran hal tersebut, Indonesia menyorongkan tiga prioritas krusial demi memperlebar akses pembiayaan bagi UMKM di negara-negara berkembang. Pertama, mengerek pemahaman literasi pembiayaan bagi pelaku UMKM.
Kedua, memperluas keterjangkauan pembiayaan berbasis digital. Ketiga, mendiversifikasi skema pembiayaan yang adaptif beserta fleksibel.
Selaras dengan langkah tersebut, Indonesia menggarisbawahi pentingnya merajut rantai nilai global yang kian tangguh guna membangun fondasi kekuatan dari dalam negeri.
Oleh sebab itu, Indonesia mengajukan usulan penguatan mutu rantai nilai global melalui empat ranah utama. Pertama, memperkokoh jalinan konektivitas lewat pembangunan sarana infrastruktur transportasi, logistik, serta ekosistem digital yang efisien.
Targetnya, supaya para pelaku usaha kian terhubung dengan jejaring pasar regional maupun global. Kedua, mengerek fasilitasi perdagangan via mekanisme prosedur yang lebih ringkas, cekatan, dan terukur.
Lewat skema tersebut, beban biaya perdagangan dapat dipangkas serta pelaku bisnis mampu berpartisipasi lebih optimal dalam rantai produksi global.
Ketiga, Indonesia mendorong pembenahan kapasitas domestik melalui investasi pada pengasahan keterampilan, peracikan inovasi, dan penguatan dunia usaha. Melalui langkah ini, korporasi beserta tenaga kerja mampu melahirkan produk dan jasa dengan nilai tambah yang lebih tinggi.
Keempat, Indonesia menekankan krusialnya iklim kebijakan perdagangan dan investasi yang mendukung via perluasan kesepakatan perdagangan serta keterbukaan akses pasar. Poin ini bakal memperdalam integrasi ke dalam jaringan produksi regional maupun internasional sekaligus menyedot arus investasi asing.
"Indonesia meyakini, kemajuan di keempat bidang tersebut akan membantu negara-negara berkembang membangun rantai nilai global yang tangguh, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan," kata Budi.
Budi turut menyampaikan, seiring kian kompleks dan saling menautnya jejaring produksi global, sektor jasa, hingga adopsi teknologi mutakhir, keberadaan kecerdasan artifisial (AI) serta cloud computing kian mengambil peran sebagai pendorong utama penciptaan nilai tambah dan inovasi.
Guna menyokong perkembangan tersebut, Indonesia memandang kolaborasi BRICS dalam memacu interoperabilitas beserta skema pengaturan saling pengakuan (mutual recognition arrangements) sebagai pijakan krusial dalam memupuk kepercayaan dan mendorong partisipasi yang lebih efektif di pelbagai pasar. Kendati demikian, ikhtiar tersebut wajib tetap berpedoman serta selaras dengan regulasi hukum nasional maupun kerangka aturan di masing-masing negara.