JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk memverifikasi peringkat kesejahteraan keluarga (desil) dan status kepesertaan bantuan sosial (bansos) tahun 2026. Pemeriksaan dapat dilakukan secara mandiri menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Langkah ini memudahkan masyarakat mengetahui status penerimaan program pemerintah. Informasi dapat diakses kapan saja tanpa harus datang ke kantor Kemensos atau dinas sosial.

Proses pengecekan bersifat transparan dan akurat. Data yang ditampilkan langsung bersumber dari basis data resmi Kemensos.

Masyarakat yang ingin memastikan kelayakan bantuan dapat melakukan pengecekan mandiri. Hal ini juga membantu mencegah kesalahan distribusi bansos kepada penerima yang tidak sesuai.

Langkah Pengecekan Melalui Portal Resmi Kemensos

Untuk mengetahui status desil dan kepesertaan bansos, masyarakat bisa mengakses laman resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Situs ini menampilkan data per keluarga berdasarkan NIK yang dimasukkan.

Cara pengecekan dimulai dengan mengetikkan NIK sesuai KTP. Pastikan kode verifikasi terbaca dengan jelas dan klik ikon penyegar jika perlu.

Setelah itu, tekan tombol "CARI DATA". Sistem akan menampilkan rincian nama, kelompok desil, dan status penerima bansos.

Proses ini cepat dan mudah, sehingga meminimalkan antrean atau kunjungan langsung ke kantor pemerintah. Hasil yang ditampilkan bisa langsung dicetak atau disimpan sebagai bukti validasi data.

Desil Keluarga Tidak Berdasarkan Pengeluaran

Kemensos menegaskan bahwa pengelompokan desil tidak berdasarkan tingkat pendapatan atau pengeluaran. Penentuan desil dilakukan melalui pengukuran variabel sosial ekonomi secara menyeluruh.

Variabel ini mencakup keterangan individu seperti pendidikan dan pekerjaan. Selain itu, kondisi perumahan, daya listrik, serta kepemilikan aset menjadi bagian dari penilaian.

Peringkat desil membagi keluarga di Indonesia ke dalam 10 kelompok. Setiap desil mewakili 10 persen dari total populasi, dari tingkat bawah (desil 1) hingga tingkat atas (desil 10).

Data desil merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN merupakan integrasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Badan Pusat Statistik (BPS) memadankan gabungan data tersebut dengan data kependudukan. Langkah ini memastikan data yang digunakan akurat dan up-to-date.

Pemutakhiran Data dan Dinamika Status Desil

Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kemensos, Joko Widiarto, menyebut status desil masyarakat bersifat dinamis. Perubahan dapat terjadi berdasarkan pengecekan lapangan dan pembaruan pemerintah daerah.

BPS secara rutin menghitung ulang data untuk memastikan akurasi. Jika masyarakat menemukan ketidaksesuaian, data bisa diperbarui melalui desa, kelurahan, dinas sosial, atau aplikasi cek Bansos.

"Desil bersifat dinamis, jika tidak sesuai dapat diperbarui melalui desa atau kelurahan dan dinas sosial, atau melalui aplikasi cek Bansos," ujar Joko dalam rilis Kemensos, Senin 16 Februari 2026.

Pemutakhiran data ini menjadi acuan pemerintah pusat dan daerah dalam menetapkan penerima program. Data yang akurat memastikan bantuan tepat sasaran dan mengurangi risiko kesalahan distribusi.

Masyarakat juga bisa memanfaatkan fitur pengaduan jika menemukan ketidaksesuaian. Hal ini membantu pemerintah memperbaiki basis data secara cepat dan akurat.

Kelompok Penerima Program dan Peluang Mendapat Bansos

Peringkat desil terbaru menjadi acuan dalam penentuan penerima program bantuan sosial. Kelompok 40 persen terbawah memiliki peluang menerima sejumlah program reguler.

Joko menjelaskan desil 1-4 bisa diusulkan sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako. Sedangkan desil 5 masih memungkinkan menjadi peserta PBI-Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

Dengan adanya klasifikasi ini, pemerintah dapat menargetkan bantuan lebih tepat. Program ini juga mendukung upaya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Desil membantu mengidentifikasi keluarga yang membutuhkan intervensi sosial. Penetapan kelompok ini berdasarkan data sosial ekonomi yang valid dan terkini.

Selain itu, status desil memudahkan monitoring dan evaluasi program bantuan. Pemerintah dapat mengetahui perkembangan kesejahteraan keluarga dari waktu ke waktu.

Masyarakat yang terdaftar pada desil bawah diharapkan memanfaatkan bantuan secara optimal. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan akses layanan dasar.

Pemerintah juga memastikan transparansi dengan menyediakan akses publik untuk mengecek data. Langkah ini mencegah penyalahgunaan bantuan dan memastikan informasi bisa diverifikasi langsung oleh masyarakat.

Dengan panduan pengecekan yang mudah diakses, masyarakat dapat mengetahui status mereka kapan saja. Hal ini juga mendukung keterbukaan dan partisipasi publik dalam program kesejahteraan sosial.