JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menyalurkan alokasi dana bantuan sebesar Rp 80,215 miliar guna memperbaiki fasilitas dan sarana prasarana 902 pesantren di Provinsi Aceh yang terkena dampak bencana banjir serta tanah longsor.
Besaran nilai bantuan yang disalurkan kepada tiap pesantren disesuaikan dengan skala kerusakan yang dialami, mulai dari kerusakan ringan hingga hancur total.
"Bantuan awalnya dialokasikan untuk 902 lembaga dengan total anggaran Rp 80,215 miliar. Setelah dilakukan pemutakhiran dan verifikasi, jumlah penerima menjadi 821 lembaga, dengan nilai bantuan yang direalisasikan sebesar Rp 74,24 miliar," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Suyitno dalam keterangannya, Senin (14/9/2026).
Tercatat ada 77 pesantren pada kategori rusak sedang dan empat pesantren pada kategori rusak ringan yang mengalami pembaruan data berdasarkan hasil pemeriksaan ulang di lapangan. Sementara itu, total bantuan bagi tujuh pesantren yang mengalami kondisi rusak total mencapai angka Rp 1,96 miliar.
Selanjutnya, sebanyak 250 pesantren yang mengalami kerusakan berat memperoleh alokasi dana Rp 33,98 miliar, 404 pesantren rusak sedang menerima Rp 30,3 miliar, serta 160 pesantren berkategori rusak ringan memperoleh Rp 8 miliar. Berdasarkan perincian tersebut, Suyitno menyebut ada penghematan anggaran sebesar Rp 5,975 miliar dari perkiraan awal.
"Kami tidak ingin bantuan berhenti pada angka administrasi. Yang menjadi dasar adalah kondisi nyata pesantren. Karena itu, data harus terus diverifikasi agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai tingkat kerusakan," ujarnya.
Ia menambahkan, kucuran dana ini tidak hanya berfungsi sebagai bantuan pemulihan fisik belaka, melainkan untuk menjamin aktivitas belajar-mengajar serta pengasuhan santri dapat kembali bergulir secara memadai.
"Pesantren adalah ruang belajar, pengasuhan, sekaligus kehidupan bagi para santri. Ketika sarana dasarnya terganggu karena bencana, pemulihannya harus menjadi prioritas agar anak-anak tetap bisa belajar dan beraktivitas dengan aman," katanya.
Suyitno memastikan, tahapan pendistribusian hingga pemanfaatan dana bantuan bakal terus diawasi supaya pengeluarannya sesuai dengan kebutuhan perbaikan di lapangan.
"Prinsipnya sederhana, yakni cepat, tepat, dan akuntabel. Kami ingin pesantren yang terdampak segera bangkit, tetapi tetap dengan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.