JAKARTA - Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menjelaskan bahwa tawaran bantuan guna menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari Pemerintah Malaysia mesti disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah negara.
Menurut penuturan Berton, kesepakatan bilateral sangat diperlukan supaya dukungan yang disalurkan bisa lebih berdaya guna dalam penanganan karhutla, khususnya apabila menyangkut pemanfaatan jalur udara.
"Mekanisme, bentuk bantuan, kebutuhan operasional, termasuk penggunaan aset udara, perlu dikoordinasikan dan disepakati terlebih dahulu oleh kedua pemerintah agar bantuan yang diberikan benar-benar efektif dan aman di lapangan," kata Berton, Kamis (10/9/2026).
Sampai saat ini, lanjut Berton, BNPB sangat menghargai iktikad Pemerintah Malaysia yang bersiap membantu Indonesia dalam penanggulangan karhutla.
"Pada prinsipnya, setiap dukungan internasional tentu kami sambut positif, sepanjang sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan mekanisme kerja sama antarpemerintah yang berlaku," ujar Berton.
Setelah langkah ini, BNPB berencana menjalin koordinasi bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk mengkaji kelanjutan atas tawaran bantuan dari Malaysia tersebut.
"Tentu akan kami pelajari dan koordinasinya tentu dilakukan secara lintas kementerian/lembaga, termasuk dengan Kementerian Luar Negeri dan kementerian/lembaga teknis terkait," ujar dia.
Berton menyebutkan, BNPB bakal menyampaikan rincian informasi kepada Pemerintah Malaysia mengenai poin-poin kebutuhan apabila telah mencapai pemahaman bersama.
"BNPB akan memberikan informasi mengenai kebutuhan dan kondisi penanganan di lapangan sebagai bagian dari koordinasi tersebut," ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup, menegaskan kesiapan negaranya untuk membantu pemadaman karhutla sekaligus menekan potensi risiko kabut asap lintas batas. Pernyataan siap tersebut juga telah disampaikan oleh Otoritas Malaysia kepada pihak pemerintah Indonesia.
Menurutnya, wujud serta cakupan bantuan bakal dirumuskan lebih mendalam bersama otoritas Indonesia dengan mempertimbangkan peta kebutuhan dan situasi riil di lapangan.
"Malaysia siap memberikan bantuan jika diperlukan oleh Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan serta mengurangi risiko kabut asap lintas batas," kata Arthur, dalam pernyataannya, Rabu (9/9/2026), dikutip dari Kantor berita Malaysia Bernama.
Dukungan yang disodorkan Malaysia meliputi skema pemadaman water bombing menggunakan helikopter, bantuan pemadaman memakai pesawat amfibi, hingga operasi penyemaian awan (cloud seeding) untuk memicu hujan buatan.
Kesiapan tersebut turut melibatkan jajaran instansi Malaysia, di antaranya Departemen Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Malaysia, Badan Penegakan Maritim Malaysia, Departemen Meteorologi Malaysia, serta Angkatan Udara Diraja Malaysia.