JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas meminta tambahan waktu selama dua bulan untuk membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), guna merespons maraknya insiden keracunan massal MBG.
Rupanya, ini bukan momen pertama bagi Zulhas mengajukan tenggat waktu guna melakukan perbaikan MBG.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas saat menanggapi kasus keracunan massal yang melanda kalangan pelajar di pelbagai daerah, yang disinyalir terjadi setelah mengonsumsi sajian MBG.
Salah satu insiden keracunan massal yang menyita perhatian saat ini berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur, yang berdampak pada ratusan santri dan siswa.
“MBG kami kasih waktulah dua bulan ya kami akan selesaikan, Karena gini, dapur bagus, semua bagus, tapi budaya. Misalnya masak, harusnya dikirim jam 6, mungkin bangunnya kesiangan dikirimnya jam 11. Nah, itu menimbulkan keracunan,” ucapnya kepada awak media setelah menghadiri agenda Lampung Financial Festival (Finfest) 2026 di Bandar Lampung, Sabtu (5/9/2026).
Menurut pandangannya, keterlambatan pada alur distribusi makanan berpotensi menjadi salah satu faktor pemicu keracunan dalam MBG.
Umpamanya, makanan telah dikirim pada pukul 11:00 WIB dan baru dimakan pada pukul 15:00 WIB, kondisi tersebut murni sebuah kekeliruan.
“Itu kan murni kesalahan, kesalahan manusia, bisa juga kelalaian atau sengaja. Saya minta ditindak tegas, enggak boleh ada toleransi,” tegasnya.
Khusus penanganan kasus keracunan massal di Sidoarjo, Zulhas menuturkan pihak fasilitas dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah diperiksa dan kondisinya tergolong baik.
Namun, makanan yang telah selesai diolah dan semestinya didistribusikan, ternyata tidak dikirim pada waktu yang pas. Bahkan, dijumpai pula tindakan menempatkan makanan secara sembarangan.
“Ini kan menyangkut banyak kebiasaan kami ya. Karena ini kan menyangkut 60 juta orang, ini yang kami lagi tertibkan. Kasihlah waktu 2 bulan, Pak Mas Dar [Sudaryono] akan menyelesaikan ini,” ucap Zulhas.
Lebih jauh, Zulhas mengutarakan tindakan tegas yang ditempuh sejauh ini berupa instruksi pergantian pengelola SPPG yang terlibat, serta kewajiban mengganti siapa pun pihak yang terbukti tidak disiplin maupun lalai.
Figur yang menjabat sebagai Ketua Umum PAN ini juga tidak menutup peluang penanganan melalui proses hukum, meski tetap mempertimbangkan bobot kesalahannya.
“Lihat nanti kesalahannya. Kalau sengaja, ya gitu. Kalau lalai ya dipecat. Iya kalau salah [mendukung diproses hukum],” ujarnya.
Sebelumnya, Zulhas mengklaim pihaknya bersama kementerian/lembaga terkait terus mendalami aneka kendala yang dilaporkan pada eksekusi program MBG, mulai persoalan keracunan hingga penyelewengan titik lokasi dapur SPPG.
Jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) pun kerap menyampaikan permohonan maaf dan ikrar pembenahan tata kelola MBG, namun kasus keracunan serta aneka problem terus bermunculan.
Pada Juli 2026 silam, Zulhas sempat meminta waktu satu bulan guna membenahi program MBG. Hal itu menandakan tenggat janji tersebut jatuh pada Agustus 2026, berupa penyampaian laporan kepada Presiden Prabowo.
"Mengenai MBG, [kami] akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya, satu bulan lagi untuk menyelesaikan, merapikan [tata kelola MBG]," ujar Zulhas dalam sesi konferensi pers usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026) malam.
Kala itu, Prabowo memimpin agenda rapat terbatas (ratas) dengan dua fokus utama, yakni mengulas MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menurut Zulhas, capaian dari rapat tersebut dijadikan acuan pertimbangan dalam pembenahan tata kelola MBG.
Pihaknya mengaku pemerintah telah mendeteksi pelbagai masalah pada eksekusi MBG, sehingga Zulhas beserta kementerian/lembaga terkait menyanggupi durasi satu bulan untuk membenahi program MBG.
"Yang [terkait] penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima [MBG], kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya. Ada yang sudah membangun [SPPG] tetapi belum ada, banyak, banyak hal ya. Satu bulan ini kami akan paparkan ke Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya," ujar Zulhas.