JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih melanda bermacam wilayah di Indonesia. Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Daryono, mengutarakan bahwa akselerasi pemadaman memegang peranan amat krusial lantaran karakteristik kebakaran, utamanya di kawasan gambut, sanggup membuat kobaran api cepat membesar serta merembet kala terdorong angin dan cuaca kering.
"Penanganan karhutla berada pada tingkat urgensi yang amat krusial," kata Daryono kepada Kompas.com, Rabu (2/9/2026).
Menurut pandangannya, apabila pemadaman tidak ditanggulangi sebagai prioritas utama hingga benar-benar tuntas, dampak karhutla dapat terakumulasi dan meluas ke beragam sektor.
Dampaknya tidak cuma berupa gangguan kesehatan warga akibat kepungan asap, melainkan juga menghambat aktivitas roda ekonomi dan jalur logistik. Sektor penerbangan, contohnya, dapat terganggu sewaktu jarak pandang merosot akibat kabut asap.
Di saat bersamaan, karhutla turut menghasilkan emisi karbon dalam jumlah masif yang mampu memperparah isu perubahan iklim.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, sebelumnya menyampaikan bahwa sebaran titik panas di sejumlah area Kalimantan masih bergerak fluktuatif.
Di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, terpantau ada kenaikan titik panas. Lonjakan signifikan tercatat di Kalimantan Barat, yang berdampak langsung pada jarak pandang.
Sementara itu, titik api di Riau, Sumatra Selatan, serta Jambi cenderung merosot, walau titik panas di Sumatra Selatan sempat naik. Kondisi tersebut menandakan pemadaman karhutla masih memerlukan pengerahan segenap sumber daya demi memastikan api padam sepenuhnya.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebutkan, pihak pemerintah telah merumuskan deretan strategi untuk menanggulangi karhutla tahun ini. Salah satu jurus yang ditempuh yakni Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Menurut Raja Juli, OMC masih menjadi jalan paling ampuh dalam membantu pemadaman karhutla.
"Saya belajar dari buku-buku teks, dari laporan-laporan yang ada yang paling efektif untuk melakukan pemadaman karhutla itu adalah OMC, Operasi Modifikasi Cuaca," kata Raja Juli di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
OMC dilangsungkan di enam provinsi yang dinilai memiliki potensi awan hujan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, Riau, dan Jambi.
Agenda tersebut tak cuma diterapkan di titik lokasi kebakaran, tetapi juga diarahkan ke kawasan sekitar yang berpotensi memicu awan hujan guna menjaga kelembapan serta tinggi muka air tanah agar risiko kebakaran dapat ditekan.
Selain OMC, pemerintah melangsungkan pemadaman lewat udara memakai teknik water bombing. Raja Juli menerangkan, saat ini terdapat 53 satuan tugas udara yang dikerahkan untuk melangsungkan patroli, OMC, hingga water bombing. Pemerintah turut memanfaatkan dukungan dari negara lain serta pesawat sewaan demi memperkuat pemadaman.
Raja Juli menegaskan, pemerintah bakal memaksimalkan segenap kapasitas yang ada untuk mengatasi karhutla.
Di darat, aksi pemadaman dikerjakan oleh gabungan unsur TNI, Polri, BNPB, pemadam kebakaran, hingga Manggala Agni Kementerian Kehutanan. Menurut Raja Juli, pemadaman darat amat krusial terutama saat situasi tidak memungkinkan bagi pelaksanaan OMC.
Bahkan, berdasarkan peninjauan pemerintah di Sumatra Selatan, aksi pemadaman oleh satgas darat pada situasi tertentu dinilai lebih efektif ketimbang water bombing.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin turut mendorong keterlibatan bermacam pihak. Menurut Sjafrie, penanganan karhutla memerlukan semangat gotong royong, termasuk menggaet para pengusaha yang menguasai kelengkapan serta sumber daya untuk membantu pemadaman.
"Saya diberitahu Pak Ketua Komisi I, target kebakaran hutan itu tergantung rakyat Indonesia. Jadi kami harus bergotong royong mengatasi ini semuanya, ya," kata Sjafrie setelah rapat di Gedung DPR RI, Senin (31/8/2026).
Di tengah berjalannya penanganan karhutla, Daryono mengingatkan pentingnya perhatian serta komando pemerintah pusat untuk tetap terarah pada bencana ini. Menurutnya, ada risiko distraksi yang memecah konsentrasi pemerintah.
"Risiko penurunan fokus pemerintah bisa terjadi jika isu ini tergeser oleh kesibukan agenda politik maupun ekonomi nasional lainnya," ujarnya.
Kehadiran pemerintah pusat diperlukan demi memastikan koordinasi lintas lembaga, seperti TNI, Polri, BNPB, hingga pemerintah daerah, berjalan konsisten. Komando pusat juga dibutuhkan agar operasi pemadaman darat dan udara berjalan optimal tanpa terhambat masalah koordinasi atau birokrasi anggaran daerah.
Dampak karhutla juga tak berhenti di area sekitar titik kebakaran. Asap sanggup berhembus mengikuti pergerakan angin sehingga wilayah di luar lokasi kebakaran ikut terdampak.
Daryono memaparkan, kabut asap karhutla bahkan berpotensi melintasi batas negara (transboundary haze), seperti Singapura, Malaysia, hingga Filipina.
Menurut Daryono, masalah ini tidak sebatas penurunan daya penglihatan atau gangguan kesehatan.
"Dampaknya tidak sekadar menurunkan daya penglihatan atau memicu masalah kesehatan antarwilayah, tetapi juga berisiko menimbulkan tekanan diplomatik, mencoreng reputasi internasional Indonesia dalam komitmen lingkungan, serta memicu kerugian ekonomi lintas negara di sektor pariwisata dan perdagangan," ungkap Daryono.
Pemerintah memang telah mengerahkan banyak sumber daya, tetapi Daryono menegaskan bahwa Tolok ukur keberhasilan tak sekadar dihitung dari berkurangnya jumlah titik api, melainkan dari membaiknya mutu udara secara signifikan.
"Keseriusan dan efektivitas pemerintah harus diukur dari keberhasilan mempertahankan kualitas udara bersih (turunnya indeks ISPU secara substansial) dan nihilnya korban jiwa atau lonjakan kasus ISPA di masyarakat," ujarnya.
Pemadaman juga wajib memastikan api di lahan gambut benar-benar padam hingga lapisan bawah (smoldering).
"Indikator utamanya juga mencakup tuntasnya pemadaman hingga api bawah tanah (smoldering) di lahan gambut benar-benar padam, ketegasan penegakan hukum terhadap pelaku pembalakan atau pembakaran lahan sce ilegal, serta implementasi sistem pencegahan berbasis masyarakat yg berkelanjutan di titik-titik rawan," kata dia.