JAKARTA - Ketua Panitia Khusus (Pansus) mengenai Papua bentukan DPD RI, Yorrys Raweyai, bakal mengikutsertakan elemen pemerintah pusat dan daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sampai lembaga adat dalam ikhtiar menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua.
"Tiga hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana untuk menginventarisir seluruh persoalan di Papua, baik itu pelanggaran HAM maupun PSN. Kemudian akan mengundang kementerian, lembaga, atau stakeholder yang lain yang bisa bersama-sama atau kami berdialog untuk mendapatkan masukan-masukan," kata Yorrys di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (3/9/2026).
Mengenai rangkaian agenda Pansus Papua DPD RI ke depan, mereka berencana mengundang jajaran perwakilan pemerintah pusat, seperti Kementerian Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Bidang Hukum dan HAM, Panglima TNI, Polri, serta Kementerian Dalam Negeri.
Pansus Papua DPD RI pun bakal mengundang jajaran pemerintah daerah. Dengan begitu, mereka dapat memaparkan informasi riil mengenai kondisi keamanan dan kemanusiaan di kawasan-kawasan terdampak konflik.
Sedangkan dari unsur masyarakat, Pansus DPD RI berniat mengundang perwakilan tokoh agama, pemuda, perempuan, dan adat di Papua.
Termasuk pula lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang selama ini berfokus pada persoalan HAM serta Keamanan di Tanah Papua, seperti Amnesty International, Lembaga Bantuan Hukum, Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, serta Yayasan Pusaka Bentala Rakyat.
Nantinya dari hasil bermacam pertemuan itu, Pansus Papua DPD bakal merumuskan rekomendasi yang diserahkan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Mudah-mudahan pemerintah bisa mendengar jeritan dan tangisan dari Papua," ucapnya.
Pada hari ini, Pansus Papua DPD RI mengundang pihak Komnas HAM. Pansus menegaskan bakal terus melibatkan Komnas HAM dalam upaya menyelesaikan konflik di Papua.
"Kami akan kawal sama-sama dengan Komnas HAM," kata Yorrys.
Yorrys berkomitmen bahwa penyelesaian konflik keamanan maupun kemanusiaan di Papua akan dijalankan secara objektif, menyeluruh, dan adil.
Wakil Ketua DPD itu menegaskan Pansus bakal terus mendorong supaya tiap-tiap regulasi dan kebijakan betul-betul menghadirkan dampak nyata bagi korban maupun keluarga korban di Papua, baik dari segi pemulihan, kepastian hukum, hingga jaminan agar kejadian serupa tak kembali terjadi.
Yorrys menyebutkan, Pansus Papua DPD RI bakal bertandang ke bermacam wilayah di Tanah Papua yang terdampak langsung oleh konflik keamanan dan kemanusiaan.
Salah satu lokasi yang hendak dikunjungi adalah Biak yang terdampak proyek pembangunan Badan Antariksa Nasional.
"Biak ini sekarang bergejolak dengan telah disepakatinya peluncuran satelit dari Biak (kerja sama) pemerintah dengan Rusia," ujarnya.
Yorrys mengungkapkan, pihak DPD telah mendatangi lokasi tersebut sebanyak tiga kali. Menurut pandangannya, gejolak yang muncul dipicu oleh minimnya sosialisasi dari pihak pemerintah.
"Nah, ini masalah yang membuat masyarakat itu tidak memahami apa tujuannya, karena sosialisasi tidak berjalan dengan baik. Sehingga tiba-tiba sudah ada orang asing yang begitu banyak, peralatan masuk, dan lain-lain. Ini menjadi persoalan tersendiri. Nanti kami akan tinjau ke sana," ucapnya.
Di samping Biak, Pansus juga bakal melangsungkan kunjungan ke Maybrat dan Timika sebagai kawasan yang terdampak konflik keamanan.