JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berpandangan bahwa Indonesia tergolong negara yang sangat luas dan besar, sehingga tata kelola pemerintahan dalam sistem demokrasi mesti dibangun berlandaskan kerja sama koalisi dan tak memungkinkan jika cuma dikemudikan oleh satu partai politik saja.
?"Karena demokrasi saya harus berkoalisi. Berkoalisi itu untuk memimpin dan memerintah dan mengurus negara yang sebentar lagi 300 juta orang," kata Prabowo saat menutup Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, yang dipantau dari siaran resmi Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin (31/8/2026).
?Prabowo menerangkan bahwasanya jumlah populasi yang amat masif beserta bentangan wilayah yang begitu luas membuat pengelolaan negara menuntut adanya kolaborasi politik guna menghimpun kekuatan. Ia memisalkan skala luas Indonesia sejajar dengan kawasan Eropa yang terbagi atas puluhan negara.
?"Kami sebesar Eropa. Di Eropa itu lebih dari 27 negara," kata Presiden.
?Menurut pemaparan Prabowo, jajaran kabinet yang nakhodainya saat ini terwujud atas gabungan koalisi besar yang disokong oleh mayoritas pilar kekuatan politik di parlemen.
?"Pemerintah koalisi yang saya pimpin termasuk besar, tujuh partai dari delapan partai di parlemen," katanya.
?Pada momen itu, Presiden turut memperbandingkan tingkat stabilitas serta dinamika politik tanah air dengan sejumlah negara luar seperti Jepang dan Inggris yang acap kali melakukan pergantian tampuk kepemimpinan dalam periode waktu yang relatif singkat.
?"Di Jepang walaupun hanya dua partai besar, tetapi dalam lima enam tahun berapa kali ganti Perdana Menteri. Di Inggris dalam lima tahun mungkin tujuh sampai delapan kali Perdana Menteri," ucap Prabowo.
?Ia mengutarakan bahwasanya dengan begitu besarnya cakupan area serta jumlah penduduk Indonesia, sinergi antarelemen kekuatan politik menjadi hal yang amat krusial demi menjamin keberlanjutan roda tata kelola negara.