JAKARTA - Kementerian Sosial RI menunjuk Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur sebagai wilayah percontohan program Pemberdayaan dan Pengentasan Sosial Ekonomi (PPSE) berkat keberhasilannya menjalankan proyek percontohan digitalisasi Perlindungan Sosial atau Perlinsos.
Tenaga Ahli Menteri Sosial, Andy Kurniawan menyampaikan bahwasanya penunjukan Banyuwangi sebagai lokasi percontohan program PPSE tidak terlepas dari suksesnya kabupaten di ujung timur Pulau Jawa tersebut dalam mengoperasikan piloting digitalisasi Perlinsos, yang kini telah direplikasi ke 43 kabupaten/kota di Indonesia.
"Model pengentasan kemiskinan ini tidak bisa kami uji di banyak tempat secara bersamaan, harus fokus di lokasi tertentu. Oleh karena itu, kami memilih Banyuwangi sebagai model percontohan dan harapannya kesuksesan Perlinsos terulang lagi di sini," katanya dalam keterangan tertulis diterima di Banyuwangi, Sabtu (22/8/2026).
Andy menerangkan, skema ini akan membentuk model pemberdayaan bagi keluarga penerima manfaat supaya tidak cuma bersandar pada bantuan sosial, melainkan sanggup mendongkrak daya ekonomi, menguasai kepemilikan aset, memperoleh akses usaha, hingga dapat mandiri serta graduasi dari bantuan bansos.
Baca juga: Kemensos usulkan kenaikan kuota PPSE jadi 200 ribu penerima pada 2026
Menurut penjelasannya, PPSE merupakan skema pemberdayaan yang melingkupi dimensi sosial maupun ekonomi lewat pendekatan perseorangan ataupun kelompok, di mana program ini direalisasikan melalui penguatan kapasitas, kepemilikan aset, dan akses demi mendongkrak kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
Target program ini, sambung Andy, meliputi KPM penerima PKH, bantuan sembako, serta para orang tua murid Sekolah Rakyat.
Skema prioritas dialokasikan bagi warga yang tercantum dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1-4, berumur 19-64 tahun, serta sudah menjadi penerima PKH dan/atau bantuan sembako setidaknya selama satu tahun.
KPM yang telah merintis usaha akan memperoleh prioritas utama lantaran program difokuskan untuk memperkuat kegiatan ekonomi yang tengah berjalan. Di samping itu, bantuan program juga dapat disalurkan kepada warga yang menghadapi risiko sosial sesuai batasan kriteria yang ditetapkan.
Andy memaparkan, berlandaskan pemetaan ekosistem kemiskinan di area Banyuwangi, dijumpai dua aspek pokok yang memengaruhi penurunan angka kemiskinan, yaitu aspek sektoral serta manajerial.
Mengenai aspek sektoral, ia menyebutkan, pemberdayaan pada sektor pertanian serta pembukaan lapangan kerja formal menjadi elemen krusial, sebab walau bansos tetap penting untuk warga rentan, pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan tetap memerlukan penambahan kapasitas ekonomi warga.
Baca juga: Pemerintah mengoptimalkan sistem Perlinsos Digital
"Oleh karena itu, strategi pemberdayaan masyarakat dan kemudahan investasi jauh lebih signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan," katanya.
Sedangkan menyangkut aspek manajerial, akurasi data menjadi elemen yang amat vital, dan pihak Banyuwangi sendiri memang sudah terbiasa memanfaatkan data presisi dalam menanggulangi kemiskinan.
"Ketepatan data menjadi faktor dominan, penguatan intervensi berbasis data seperti integrasi dengan sistem UGD Kemiskinan Banyuwangi, signifikan menurunkan angka kemiskinan," kata Andy.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan kesiapannya untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi teknis dari pihak Kemensos.
"Ini menjadi 'PR' bagi Banyuwangi atas kepercayaan dari pusat, kami yakin program ini akan bermanfaat bagi warga, tidak hanya bansos, namun juga ada penguatan dan peningkatan kapasitas ekonomi rakyat," kata Ipuk.