JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyampaikan bahwa pihaknya memerlukan tambahan sekitar 4.000 pegawai guna menopang berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Badan POM dengan keterbatasan yang kami miliki yang jumlah pegawainya 6.431 orang, yang pada prinsipnya berdasarkan kebutuhan sebetulnya kami butuhkan 10.710 orang. Jadi baru sekitar 60 persen ketercukupan," kata Kepala BPOM Taruna Ikrar di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Padahal, terangnya, cakupan tanggung jawab BPOM meliputi 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 83.000 KDMP yang mesti disokong. Di samping itu, pihaknya memperoleh mandat untuk mendampingi 4,3 juta UMKM.
Selain itu, Taruna menggarisbawahi tantangan dalam pengawasan obat dan makanan. Saat ini batas antarnegara seolah tak lagi ada, ujarnya, sehingga peristiwa di suatu negara dapat memberi dampak pada negara lain serta negara tetangga.
"Tahun lalu saja kami mengidentifikasi 1,3 juta tautan yang menyangkut ketidaksesuaian aturan, artinya terdapat pelanggaran yang sifatnya online. Jadi mayoritas pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan obat dan makanan, termasuk kosmetik, suplemen, dan seterusnya itu pada umumnya sekarang dijual secara online. Dan itu tidak berdasarkan dari negara mana," katanya.
Terlebih lagi, BPOM berstatus sebagai salah satu Otoritas Terdaftar WHO (WHO-Listed Authority). Saat ini pihaknya diberi tugas memastikan rempah-rempah yang diekspor ke Amerika Serikat telah memiliki sertifikasi dari BPOM.
Guna menghadapi deretan tantangan tersebut, ujar Taruna, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten sekaligus pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk upaya pencegahan dan penindakan.
Lebih lanjut ia menerangkan bahwa sebagai manusia, tentu ada impian-impian yang hendak diraih. Dari yang mulanya sebatas memegang jabatan fungsional, lantas berambisi menjadi seorang pemimpin.
"Jika didasarkan pada sistem penilaian yang objektif, maka sebagai manusia, sebagai pemimpin, tentu ada aspek-aspek subjektif kepentingan yang akan melibatkan kami sebagai pengambil keputusan. Oleh karena itu dengan pemanfaatan sistem meritokrasi BPOM yang berbasis SDM dengan berbasis penggunaan AI, artinya objektivitas semakin ditingkatkan," katanya.
Menurutnya, AI sekadar alat bantu, sedangkan hal yang paling utama merupakan kebijaksanaan dari manusianya, yakni para pimpinan. "Transformasi digital dalam pengelolaan SDM tidak akan pernah berhasil jika hanya berfokus pada teknologi," katanya.