JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto merencanakan peningkatan status kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Rencana perubahan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah demi menggenjot efisiensi belanja negara.
Prabowo menggarisbawahi bahwa penegakan disiplin fiskal tidak hanya berhenti sewaktu anggaran disahkan, melainkan wajib diterapkan pada setiap rupiah yang dikeluarkannya.
"Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan," kata Prabowo dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPR/MPR, Jumat (14/8/2026).
Ia memberikan sorotan pada kebiasaan instansi kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang belanja barang berjenis dan berspesifikasi serupa secara terpisah.
Menurut penjelasannya, aksi pembelian yang berjalan sendiri-sendiri tersebut mengakibatkan alur pengadaan berulang, volume pembelian terpecah, hingga melemahkan posisi daya tawar pemerintah.
"Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama tapi membeli sendiri-sendiri dengan harga beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang, karena jumlahnya terpecah, dan daya tawar negara menjadi lemah," ujar Prabowo.
Oleh sebab itu, pihak pemerintah bakal menghentikan skema pengadaan barang serupa yang berjalan tanpa adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
"Kami harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara," katanya.
Prabowo mengungkapkan data LKPP memperlihatkan bahwa penggabungan konsolidasi pengadaan pemerintah daerah sukses membuahkan efisiensi mencapai 20,86 persen pada tahun 2025 dan 25,43 persen pada 2026.
Menurut penilainnya, apabila konsolidasi pengadaan, katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta skema pengadaan terbaik diterapkan secara meluas dan disiplin, efisiensi sanggup menembus angka 30 persen dari total belanja pengadaan senilai Rp1.200 triliun.
"Artinya efisiensinya bisa mencapai sekitar Rp 360 triliun," kata Prabowo.
Ia memberi contoh pada pengadaan layar pintar interaktif yang dulunya dibeli oleh pemerintah daerah secara terpisah di kisaran harga Rp150 juta per unit. Pascapembelian dikonsolidasikan, biaya pengadaan disebut dapat dipangkas menjadi Rp26 juta per unit.
"Ini penghematan hampir 6 kali penghematan ini riil," ujar Prabowo.
Maka dari itu, Prabowo menegaskan pihak pemerintah bakal mengonsolidasikan seluruh aktivitas pengadaan barang dan jasa yang sejenis.
Prabowo lantas membeberkan rencana penyesuaian kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah.
"Kami akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah dan untuk itu kami mohon dukungan DPR," ujar Prabowo.