JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan instruksi Presiden Prabowo Subianto supaya TNI dan Polri menindak oknum yang terindikasi dalam praktik tambang ilegal wajib dijalankan oleh segenap jajaran pemerintah sesuai ranah kewenangannya.
"Jadi, tidak perlu minta validasi kepada siapa-siapa. Bukan berarti Presiden tidak tahu semua yang terjadi, kan? Jadi, saya tidak mau masuk ke situ, Presiden yang sudah menyampaikan itu dan itu wajib dilaksanakan bukan hanya kepada TNI-Polri, tetapi kepada seluruh pembantu-pembantu Presiden," kata Supratman di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Ia menuturkan Presiden sudah berkali-kali memberikan peringatan agar barisan pemerintahan senantiasa waspada serta menghindari perbuatan yang berlawanan dengan kepentingan rakyat.
Supratman turut mengutarakan bahwa Presiden menekankan enggan memberikan perlindungan bagi pejabat yang bertindak tidak sejalan dengan kehendak masyarakat.
"Setiap saat kami bertemu pesannya cuma satu, 'hati-hati.' Sudah. Saya tidak akan pernah bela kalian kalau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Itu selalu Presiden sudah ngomong kayak gitu," ujar dia.
Mengenai pidato Presiden dalam perhelatan Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026, Supratman menilai pokok pidato tersebut sudah merangkum beragam dimensi pembangunan maupun kinerjanya.
"Saya rasa holistik ya. Holistik, semua aspek Presiden akui bahwa hasil capaian tetapi belum maksimal dan semua diminta bagi pembantu-pembantunya untuk terus bekerja keras untuk mewujudkan apa yang menjadi target goal kami menyejahterakan kehidupan bangsa dan negara," kata dia.
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Jakarta, guna memperingati HUT Ke-81 Kemerdekaan RI yang mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur."
Dalam perhelatan tersebut, Presiden membawakan laporan hasil kinerja lembaga-lembaga negara serta pidato kenegaraan yang dirangkaikan dengan pemutaran video capaian kerja pemerintah.