JAKARTA - Direktur Eksekutif The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) Siti Aminah Tardi menyesalkan ucapan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang menghendaki agar Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Surabaya dicopot dan digantikan oleh laki-laki.
Ia menegaskan, apabila seorang pejabat memang harus melalui proses evaluasi dan diganti, landasannya tidak boleh berdasarkan pada gender laki-laki atau perempuan.
"Tetapi pada kompetensi dengan tolok ukur yang akuntabel," ucap wanita yang akrab disapa Ami, Rabu (12/8/2026).
Menurut Ami, ucapan Amran tersebut dapat dinilai sebagai wujud diskriminasi di ranah publik. Hal ini lantaran Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) lewat Undang-undang No 7 tahun 1984, serta menerapkan pengarusutamaan gender dalam sektor pembangunan.
"Termasuk partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan," ucapnya.
Menurut dia, diskriminasi terhadap perempuan sebagai sebuah permasalahan struktural ini sering kali diperkuat maupun diwajarkan oleh kebijakan serta pernyataan dari para pejabat publik.
Oleh sebab itu, CEDAW mengingatkan agar pejabat publik tidak melontarkan ucapan yang bersifat diskriminatif.
"Pernyataan ini berdampak pada upaya membangun kesetaraan dan kepemimpinan perempuan di birokrasi," ucapnya.
Amran Minta Koordinator BGN Surabaya Diganti Laki-laki
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menuntut agar posisi Tiara Devi sebagai Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Surabaya dilengserkan, lantaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai tidak menyerap pasokan telur dari peternak lokal.
Hal tersebut diutarakan Amran ketika menghadiri Rapat Koordinasi Perunggasan Nasional di Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/10/2026).
Alih-alih menyarankan agar Tiara diganti oleh sosok yang lebih berkompeten, Amran justru secara lugas menyebutkan bahwa jabatan Koordinator BGN lebih pas diganti oleh seorang pria.
“Kamu pindah ke Kementan, saya terima. Pindahkan Kementerian Pertanian saja, ada lima bagian di situ yang agak manja dikit. Cari yang laki-laki,” ucap Amran.
Tiara sendiri dinilai tidak mematuhi arahan atasan karena tidak melakukan penyerapan telur dari peternak untuk menunjang produksi makan bergizi gratis (MBG).
Mengacu pada laporan SPPG di Surabaya, pembelian telur dari kawasan Blitar, Magetan, serta sekitarnya mengharuskan adanya jumlah pengiriman minimum per hari. Kondisi ini membuat SPPG di Surabaya belum mengeksekusi pembelian tersebut.
Situasi itu dipandang sebagai bentuk ketidakpatuhan SPPG Surabaya terhadap instruksi pemerintah, padahal BGN sudah mensosialisasikan arahan tersebut.
Atas dasar itu, Amran mendesak Wakil Kepala BGN Trenggono yang turut hadir di lokasi agar segera mencopot Tiara dari kedudukannya sebagai Korwil BGN Surabaya.