JAKARTA — Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia (BI) menyelenggarakan pelatihan bagi 25 perwakilan desa wisata unggulan dari bermacam provinsi demi memperkokoh daya saing pariwisata ramah muslim nasional.
Lewat keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Masruroh menjelaskan bahwa desa wisata memegang peranan strategis dalam pembangunan pariwisata berkualitas lantaran menjadi wadah bagi para pelancong untuk berinteraksi langsung dengan kekayaan budaya, alam, tradisi, serta kehidupan warga lokal.
"Penguatan kapasitas pengelola desa wisata merupakan investasi penting untuk mewujudkan destinasi yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam konteks pengembangan pariwisata berkualitas melalui Pariwisata Ramah Muslim, pertumbuhan pasar wisatawan Muslim merupakan peluang strategis yang perlu terus diperkuat," kata Masruroh.
Program bertajuk "Bootcamp Peningkatan Kapasitas Desa Wisata Unggulan Ramah Muslim" yang dihelat di Bandung, Jawa Barat, pada 5–7 Agustus tersebut merupakan bagian dari Program Penguatan Pariwisata Ramah Muslim Tahun 2026.
Kegiatan ini dirancang sebagai sarana akselerasi peningkatan kemampuan bagi pengelola desa wisata dalam merancang produk, layanan, hingga tata kelola destinasi.
Agenda ini diikuti oleh 25 desa wisata unggulan yang berasal dari Aceh, Sumatra Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat sebagai wilayah penyumbang capaian terbaik dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025.
Seluruh peserta dipilih melalui tahapan kurasi oleh tim kurator bentukan Bank Indonesia dari total 63 desa wisata potensial.
Sepanjang tiga hari penyelenggaraan, peserta melewati serangkaian pelatihan intensif, pendampingan, diskusi kelompok, penyusunan rencana tindak lanjut, sampai kunjungan lapangan.
Pembekalan difokuskan pada penguatan kelembagaan dan tata kelola destinasi, pengembangan produk serta pengalaman wisata berbasis potensi lokal, pemasaran digital, perumusan indikator kinerja, hingga penerapan prinsip Pariwisata Ramah Muslim (PRM).
Para pengelola juga memperoleh bimbingan untuk mengenali potensi dan tantangan di desa masing-masing, merancang serta mematangkan paket wisata berbasis keunikan lokal, sekaligus menyusun strategi promosi yang lebih cermat berbasis data.
Proses pendampingan tersebut turut diarahkan guna memfasilitasi produk dan paket wisata terpilih agar dapat masuk ke platform biro perjalanan daring (OTA).
Selain itu, peserta diberikan pembekalan terkait pedoman layanan dasar pariwisata ramah muslim dan petunjuk teknis destinasi wisata ramah muslim sebagai standar acuan pengembangan kawasan PRM.
Panduan teknis tersebut mencakup ketersediaan makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah yang bersih dan mudah dijangkau, hingga sarana sanitasi yang layak, terutamanya pada aspek atraksi, amenitas, dan aksesibilitas (3A).
Masruroh menegaskan PRM kini dimanfaatkan sebagai pendekatan untuk memacu mutu pelayanan dan pengalaman pelancong dengan tetap mengagungkan budaya, kearifan lokal, serta kekhasan tiap desa wisata.
“Nilai-nilai tersebut selaras dengan karakter pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi keramahan, kebersihan, kenyamanan, serta penghormatan terhadap keberagaman,” kata dia.
Masruroh pun menekankan bahwa pengembangan pariwisata ramah muslim menjadi salah satu taktik mewujudkan pariwisata bermutu, utamanya lewat penyediaan layanan tambahan yang mengakomodasi kebutuhan wisatawan muslim tanpa mengikis karakter, budaya, maupun identitas asli destinasi.
Langkah ini berjalan seiring dengan upaya membina pariwisata Indonesia agar kian berkualitas, inklusif, berkelanjutan, serta berfokus pada peningkatan pengalaman para pelancong.
Sementara itu, Deputi DEKS BI Dwi Putra Indrawan mengungkapkan pelatihan tersebut menjadi bagian dari langkah memperkuat ekosistem pariwisata ramah muslim nasional melalui pembinaan desa wisata sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Acara ini sekaligus menjadi tindak lanjut serta bentuk apresiasi bagi lima provinsi bereputasi terbaik dalam IMTI 2025 melalui proses pendampingan yang lebih terarah dan berorientasi pada penyediaan produk siap jual.
Salah satu hasil utama dari pelatihan ini yaitu lahirnya dokumen rencana tindak lanjut bagi tiap desa wisata.
Dokumen tersebut berfungsi sebagai acuan penerapan pascakegiatan yang mencakup langkah peningkatan mutu layanan, pengayaan pengalaman wisatawan, pembuatan produk dan paket wisata, optimalisasi promosi digital, hingga upaya mendongkrak tingkat kunjungan serta dampak ekonomi bagi warga setempat.
Tahapan pengembangan desa wisata ini diharapkan tidak berhenti seusai pelatihan saja, melainkan berlanjut ke fase eksekusi, pendampingan, pemantauan, serta evaluasi yang berkesinambungan.