JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan esensi penting dari budaya demokrasi. Penekanan terhadap budaya demokrasi tersebut disampaikan lantaran masih dijumpai pihak yang menerapkan sistem demokrasi, namun pada tatanan praktiknya justru bertindak tidak demokratis.
"Democracy as a culture, demokrasi sebagai budaya. Karena ada sistemnya demokrasi, tapi praktiknya tidak demokratis. Sehingga dalam budaya demokratis itu, pertama ada openness, ada keterbukaan," ujar Mu'ti dalam Seminar Nasional Pendidikan Demokrasi yang digelar Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dikutip dari siaran Youtube Perludem, Jumat (7/8/2026).
Ia menambahkan bahwa budaya demokrasi mensyaratkan keterbukaan dalam pola pikir maupun tingkah laku masyarakatnya. Berdasarkan pandangan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah tersebut, keniscayaan akan perbedaan pilihan dalam sistem demokrasi menuntut hadirnya keterbukaan.
Tahapan setelah keterbukaan ialah acceptance atau daya terima. Mu'ti menerangkan bahwa budaya demokrasi mewajibkan setiap individu untuk sanggup menerima pihak-pihak yang memiliki perbedaan pilihan.
"(Ketiga) Fairness ada keadilan. Dan kemudian yang berikutnya yang keempat adalah budaya di mana kami itu memiliki sikap untuk, saya menyebutnya dengan kalau gentleman (sikap kesatria)," ujar Mu'ti.
Ia memaparkan bahwa jiwa kesatria pun mesti diinternalisasikan ke dalam budaya berdemokrasi, yakni kondisi di mana seluruh elemen siap untuk menang ataupun menerima kekalahan. Oleh sebab itu, iklim demokrasi memerlukan sportivitas serta kelakuan yang adil (fair).
Kendati demikian, ia menyayangkan lantaran praktik-praktik ideal tersebut rupanya belum berkembang sepenuhnya.
"Karena ada realitas di mana demokrasi sekali lagi dimaknai sebatas election dan sebatas power competition, yang kadang-kadang untuk power competition itu orang menghalalkan segala macam cara," ujar Mu'ti.
Pemaknaan demokrasi yang semata-mata disempitkan menjadi ajang kontestasi kekuasaan itulah yang dinilainya masih menjadi persoalan mendasar demokrasi di tanah air.
Kondisi tersebut yang pada akhirnya memicu timbulnya praktik transaksi jual beli suara di pelbagai negara yang mengadopsi sistem demokrasi.
"Yang ini sebenarnya sama sekali tidak sesuai dengan nilai, tidak sesuai dengan sikap dasar, dan mengapa demokrasi itu menjadi pilihan sistem," ujar Mu'ti.
"Dalam pandangan saya, demokrasi itu akan bisa tumbuh ketika empat dimensi ini semuanya ada. Dan inilah yang perlu kami bangun," sambungnya.