JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mendatangi kantor Kementerian Keuangan untuk melangsungkan diskusi terkait evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendampingi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Kami ingin sinkronisasi semua. Saya kira ini kolaborasi. Pemerintah ini kan semua kementerian itu saling kolaborasi, nggak ada sekat-sekat. Jadi, kami maksimalkan bahwa MBG, dengan anggaran paling besar di antara semua kementerian/lembaga, dilaksanakan dengan baik,” kata Sudaryono di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Dalam pandangannya, diskusi ini secara umum bakal membedah perihal realisasi penyerapan anggaran tahun berjalan, ketersediaan sisa anggaran, serta perencanaan alokasi anggaran tahun depan.
Salah satu poin penting yang didiskusikan yakni perincian daftar sekolah penerima skema program MBG.
Pihak BGN mencatat ada kisaran 80 sekolah swasta yang dinilai tak memerlukan alokasi bantuan makanan bergizi namun sempat tercatat sebagai penerima program ini.
Guna menjaga efektivitas penyaluran alokasi dana serta eksekusi di lapangan, BGN berencana memangkas deretan sekolah tersebut dari daftar penerima program MBG.
Untuk diketahui, pihak regulator telah menyiapkan alokasi anggaran program MBG hingga mencapai Rp240 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Menkeu Purbaya menerangkan bahwa total belanja untuk program sektor pendidikan pada RAPBN 2027 dipatok pada angka Rp820,9 triliun.
Dari kisaran besaran dana tersebut, porsi Program MBG bakal dialokasikan bagi cakupan 60,6 juta penerima.
Kemenkeu turut mengetatkan kontrol pengawasan penyerapan anggaran Program MBG dengan mengoptimalkan peran jaringan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.
Purbaya menyampaikan, jajaran Kanwil DJPb di tingkatan kabupaten/kota telah menggelar survei langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah masing-masing demi memonitor beragam dimensi pelaksanaan program MBG.
“Bukan naruh perwakilan, kita memang punya di seluruh provinsi sampai dari tingkat II di seluruh Indonesia, di Kanwil Perbendaharaan (DJPb). Nah, itu kita manfaatkan sekarang untuk melakukan semacam survei ke semua aspek-aspek (SPPG) yang ada di sana,” kata Purbaya di Jakarta pada Rabu (12/8/2026).
Merujuk pada paparan laporan pemantauan itu, Purbaya menegaskan bahwasanya secara umum operasionalisasi program MBG telah terealisasi dengan optimal.