JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II-2026 mengalami kenaikan sebesar 4,4 persen secara tahunan (year on year/yoy) hingga menembus 453,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS), dengan rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di level 30,6 persen.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyatakan bahwa posisi ULN pada triwulan tersebut masih dalam kondisi terjaga.
Dinamika tersebut didorong oleh peningkatan ULN sektor publik, mencakup pemerintah dan bank sentral, di tengah terkontraksinya pertumbuhan ULN swasta yang lebih melandai.
Nilai ULN pemerintah pada triwulan II-2026 terdata sebesar 216,3 miliar dolar AS, atau bertumbuh 2,9 persen (yoy), lebih rendah ketimbang pertumbuhan triwulan I-2026 yang sebesar 3,8 persen (yoy).
Pergerakan ULN pemerintah tersebut utamanya dipengaruhi aliran dana masuk ke Surat Berharga Negara (SBN) yang mencerminkan tingkat kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia yang stabil.
Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan menuntaskan kewajiban pembayaran pokok serta bunga utang secara tepat waktu, sekaligus mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel demi merealisasikan pembiayaan yang efisien dan optimal.
Sebagai salah satu komponen instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN senantiasa diarahkan untuk menopang pembiayaan sektor-sektor produktif dengan tetap memerhatikan keberlanjutan pengelolaan ULN.
Ditinjau dari sektor ekonomi, ULN pemerintah dialokasikan antara lain untuk menyokong sektor jasa kesehatan dan aktivitas sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, serta jaminan sosial wajib (20,6 persen); jasa pendidikan (16,2 persen); konstruksi (11,5 persen); hingga transportasi dan pergudangan (8,5 persen).
Posisi ULN pemerintah tergolong aman dan terkendali, mengingat mayoritas utang luar negeri pemerintah berbentuk utang jangka panjang.
Sementara itu, lonjakan ULN bank sentral utamanya dipicu oleh meningkatnya kepemilikan non-residen pada instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sejalan dengan operasi moneter pro-market serta langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari imbas ketidakpastian global yang kembali meninggi.
Di sisi lain, jumlah ULN swasta pada triwulan II-2026 tercatat senilai 194,6 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi 0,6 persen (yoy), lebih melandai dibanding kontraksi 1,3 persen (yoy) pada triwulan I-2026.
Perkembangan ini utamanya ditopang oleh ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi 3,4 persen (yoy), melandai dibanding kontraksi 6,3 persen (yoy) pada triwulan I-2026.
Berdasarkan sektor ekonomi, porsi ULN swasta utamanya bersumber dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, yang memberikan kontribusi mencapai 79,4 persen dari total ULN swasta.
ULN swasta terus didominasi oleh utang jangka panjang dengan proporsi menyentuh 75,7 persen dari keseluruhan ULN swasta.
BI melaporkan bahwa kondisi struktur ULN Indonesia senantiasa sehat berkat penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya, di mana rasio ULN terhadap PDB berada di angka 30,6 persen pada triwulan II-2026 dan didominasi oleh kewajiban jangka panjang dengan pangsa 82,1 persen dari total ULN.
Guna memelihara struktur ULN agar tetap sehat, Bank Indonesia bersama Pemerintah menegaskan akan terus mempererat sinergi dalam memantau perkembangan ULN.
Indonesia akan terus memaksimalkan peran ULN demi menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, sembari meminimalkan risiko yang berpotensi memengaruhi stabilitas perekonomian.