JAKARTA – Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana menyebutkan bahwa Laporan Keuangan (LK) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tahun 2025 telah menyajikan pencatatan keuangan secara memadai.
"Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diraih oleh Kementerian Luar Negeri menandakan LK Kementerian Luar Negeri sudah cukup mengungkapkan pencatatan keuangan, sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), patuh terhadap peraturan perundang-undangan, dan yang terpenting telah memiliki pengendalian internal yang efektif," ucapnya saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LK Kemenlu Tahun 2025 kepada Menteri Luar Negeri Sugiono, sebagaimana dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Nyoman turut memberikan apresiasi kepada Kemenlu yang berhasil menindaklanjuti 84,58 persen rekomendasi BPK, yaitu 2.458 rekomendasi dari total 2.906 rekomendasi sampai semester I 2026.
Pada kesempatan itu, Nyoman menegaskan bahwa audit laporan keuangan tidak sekadar bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan demi mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.
"Visi Indonesia Emas 2045 hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan," kata Nyoman.
Oleh karena itu, ia melanjutkan, implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi kerangka tata kelola kunci dalam memastikan seluruh kebijakan, program, serta investasi pemerintah membawa dampak positif bagi masyarakat secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.
Anggota I BPK ini juga menekankan krusialnya transformasi menuju Government 5.0, yakni paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang berfokus pada manusia, mengoptimalkan teknologi digital, serta mengedepankan kolaborasi dan keberlanjutan.
"BPK berharap hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, efektif, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat menuju Indonesia Emas 2045," ujar Nyoman.