JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mewanti-wanti masyarakat supaya lebih cermat dalam menentukan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di tengah pesatnya pertumbuhan industri umrah.
Para calon jemaah diimbau tidak gampang terpesona oleh promosi bertarif miring maupun ketenaran di jagat media sosial tanpa memverifikasi legalitas biro penyelenggara.
Pemerintah menandaskan proteksi jemaah memegang posisi sebagai prioritas utama dalam merancang industri umrah yang sehat serta berkelanjutan.
Oleh karena itu, publik didorong mengoptimalkan aplikasi SatuHaji guna memeriksa izin dan akreditasi biro travel umrah sebelum mendaftarkan diri.
Kemenhaj Minta Calon Jemaah Verifikasi Legalitas Travel Umrah
Mewakili Kemenhaj, Kasubdit Pengembangan Umrah Kemenhaj Edayanti Dasril menandaskan proteksi jemaah wajib memosisikan diri sebagai prioritas dalam memajukan industri umrah yang sehat, terbuka, serta berkesinambungan.
Ia mengimbau publik agar tidak menjadikan penilaian (rating) di internet maupun promosi dari tokoh tersohor media sosial selaku satu-satunya patokan dalam menentukan travel umrah.
Menurutnya, para calon jemaah wajib memastikan legalitas serta mutu penyelenggara lewat aplikasi resmi SatuHaji yang telah disiapkan oleh pemerintah.
Amanat itu dilontarkan dalam Focus Group Discussion (FGD) dan Talk Show bertajuk "Membaca Masa Depan Industri Umrah Indonesia di Tengah Berbagai Gejolak dan Perubahan" pada pergelaran International Islamic Expo 2026 di Hall A JICC, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
"Bapak Ibu harus aware. Jangan tergoda dengan rating di internet dan selebgram yang tidak punya ikatan. Travel yang bagus bisa dilihat di aplikasi SatuHaji, mulai dari tahun berdiri, perizinan, hingga akreditasinya. Pastikan PPIU-nya berizin dan terakreditasi," tegas Edayanti.
Industri Umrah Masih Hadapi Tantangan Kepercayaan Masyarakat
Pada dialog tersebut, moderator H. Tri Winarto menggarisbawahi beberapa tantangan yang masih mengadang industri umrah.
Salah satu di antaranya ialah maraknya penawaran paket umrah berbekal harga yang tidak rasional sehingga berpeluang merugikan para calon jemaah.
Di samping itu, merosotnya keyakinan masyarakat atas penyelenggara umrah akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab pun dipandang memosisikan diri sebagai kendala yang wajib dituntaskan bersama oleh pemerintah, asosiasi, beserta para pelaku usaha.
Edayanti memastikan pemerintah bakal konsisten hadir selaku mitra bagi jemaah maupun penyelenggara perjalanan ibadah demi merealisasikan pelayanan umrah yang kian bermutu.
"Kami mengutamakan Trisukses Haji. Pemerintah tidak akan pernah meninggalkan jemaah umrah dan haji, maupun kawan-kawan penyelenggara. Karena one spirit, one goal," ujarnya.
Forum Bahas Strategi Perkuat Tata Kelola Industri Umrah
Pertemuan tersebut turut mengumpulkan beraneka pemangku kepentingan industri umrah dari deretan asosiasi, yaitu Fatma Kartika Sari (Wakil Ketua Umum Umrah HIMPUH), Retno Anugrah Andriyani (Sekretaris Jenderal ASPHIRASI), Rizky Sembada (Ketua Umum ASTAGATRA RI), serta Nuralim (Ketua Umum Atthari). Dialog dikawal oleh Tri Winarto dari Forum Sekjen Lintas Asosiasi Haji Umrah Indonesia.
Lewat pertemuan tersebut, Kemenhaj bersama para pemangku kepentingan mengkaji beraneka taktik untuk memperkokoh tata kelola industri umrah supaya kian adaptif atas pergeseran, lebih kompetitif, serta sanggup menyuguhkan proteksi yang maksimal bagi jemaah.
Keterlibatan Kemenhaj dalam forum ini memosisikan diri sebagai elemen dari komitmen pemerintah dalam membentuk ekosistem penyelenggaraan umrah yang profesional, akuntabel, serta bertumpu pada pelayanan jemaah.
