JAKARTA - Kementerian Pariwisata menyodorkan usulan tambahan anggaran senilai Rp1,99 triliun guna memaksimalkan bermacam program kerja yang digulirkan sekaligus menghadirkan dampak konkret bagi perekonomian berskala nasional.
"Kementerian Pariwisata mengajukan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp1,99 triliun sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam trilateral meeting dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan," kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardahana dalam Rapat Kerja Bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (17/06/2026).
Widiyanti menerangkan pengajuan itu disodorkan lantaran pagu indikatif yang didapat senilai Rp1,01 triliun untuk tahun depan dinilai belum mencukupi program pembangunan di sektor pariwisata.
Angka pagu indikatif tersebut pun disebutnya berada jauh di bawah keperluan ideal Kementerian Pariwisata yang menyentuh angka Rp3 triliun.
Widiyanti menjabarkan selaras dengan data mengenai tren pergerakan pagu anggaran Kementerian Pariwisata dari tahun 2016 sampai pagu indikatif tahun 2027, tampak bahwa pagu indikatif tahun 2027 senilai Rp1,01 triliun.
Jumlah ini berada jauh di bawah tren historis anggaran Kementerian Pariwisata yang sempat menyentuh Rp5,41 triliun, dengan rerata berada di rentang Rp3 triliun.
"Kondisi penurunan anggaran ini menjadi sebuah paradoks di tengah kontribusi dan tuntutan target sektor pariwisata yang terus meningkat, Kementerian Pariwisata tidak diberikan sumber daya yang mumpuni," ujarnya.
Merespons persoalan itu, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay berpandangan bahwa Komisi VII secara prinsip bakal terus menyokong Kementerian Pariwisata.
Kendati demikian, Saleh mengimbau pihak kementerian agar dapat mengalokasikan dana tersebut secara proporsional ke masing-masing kedeputian, supaya efeknya bisa dirasakan secara konkret oleh publik.
Saleh pun mengimbau Menteri Pariwisata menggelar renegosiasi bersama jajaran pihak terkait supaya memperoleh tambahan anggaran yang selaras dengan program-program yang digulirkan. Pasalnya menurut Saleh, di tengah situasi ketidakpastian ekonomi bakal sulit untuk memperoleh nominal yang diimpikan.
"Jadi bukan Ibu Menteri saja tapi Komisi VII bersama masyarakat juga ikut meminta ditambahkan. Siapa tahu tambah Rp500, Rp600 miliar kan lumayan. Tapi rasa-rasanya kurang bisa terwujud, kalau Rp500-Rp600 masih masuk akal, di tengah penambahan anggaran untuk kementerian/lembaga," ujar dia.
Pada momen tersebut, Saleh sekaligus menyuntikkan semangat kepada Kementerian Pariwisata agar bekerja kian giat di tengah keterbatasan dana, demi merealisasikan tiap-tiap target yang telah ditetapkan serta memperoleh hasil yang sesuai dengan ekspektasi bersama.
"Kami dukung, dari awal kami selalu mendukung. Harapannya, kita semakin kuat supaya masyarakat semakin sejahtera," ujar Saleh.
