JAKARTA - Upaya memotret wajah terbaru perekonomian nasional resmi dimulai dengan langkah awal yang masif dan terstruktur. Badan Pusat Statistik (BPS) membuka rangkaian sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi untuk menjaring partisipasi lebih dari 42 juta unit usaha di seluruh Indonesia.
Langkah ini bukan sekadar agenda rutin lima tahunan, melainkan proyek pendataan terbesar yang menyasar langsung pelaku usaha sebagai responden utama. Pemerintah menyadari bahwa tanpa dukungan dunia usaha, gambaran utuh struktur ekonomi nasional akan sulit diwujudkan.
“Karena ini adalah sensus yang paling berat yang akan dilakukan oleh BPS, yang dihadapi itu adalah para pelaku usaha yang tentu mereka memiliki kemauan tersendiri terkait dengan apa yang akan mereka sampaikan kepada BPS,” kata Sekretaris Utama BPS Zulkipli dalam paparannya di Jakarta, Rabu. Pernyataan itu menegaskan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan sensus kali ini.
Zulkipli menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan BPS. Namun, menurutnya, pelaksanaan tahun ini menjadi yang paling menantang karena langsung menyasar pelaku usaha sebagai sumber data utama.
Cakupan Nasional dan Tantangan Terbesar Pendataan
Berdasarkan paparan yang disampaikan, Sensus Ekonomi 2026 akan memotret seluruh kegiatan ekonomi di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Meski begitu, terdapat pengecualian pada sektor pertanian, administrasi pemerintahan, serta aktivitas rumah tangga untuk konsumsi sendiri.
Pendataan berskala nasional ini memerlukan strategi berbeda dibandingkan sensus sebelumnya. Kompleksitas wilayah dan karakteristik usaha yang beragam menuntut pendekatan yang lebih adaptif dan kolaboratif.
Zulkipli menyebutkan bahwa BPS akan menyiapkan pendekatan berbeda dibanding sensus ekonomi sebelumnya. Pendekatan itu mencakup pemanfaatan teknologi digital serta penguatan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk asosiasi pelaku usaha.
“Karena biar bagaimanapun BPS pasti tidak akan mungkin berjalan sendiri untuk melaksanakannya,” ujarnya. Ia menegaskan pentingnya sinergi agar proses pendataan berjalan efektif dan efisien.
Tantangan terbesar bukan hanya soal luasnya cakupan wilayah. Tingkat partisipasi dan kepercayaan pelaku usaha menjadi faktor penentu keberhasilan sensus ini.
Dua Tahap Pendataan Berbasis Teknologi Digital
Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan dalam dua tahap pendataan yang dirancang untuk menjangkau seluruh skala usaha. Tahap pertama digelar pada 1–30 Mei 2026 melalui metode Computer Assisted Web Interviewing (CAWI).
Metode CAWI ditujukan bagi usaha besar yang telah memiliki alamat surat elektronik. Pendekatan berbasis web ini diharapkan mempercepat proses pengumpulan data sekaligus meningkatkan efisiensi.
Sementara itu, fase kedua pendataan dilakukan pada 16 Mei hingga 31 Juli 2026 menggunakan metode Computer Assisted Personal Interview (CAPI). Metode ini menyasar usaha mikro, kecil, menengah, serta usaha besar yang belum memiliki email.
Pendekatan tatap muka melalui CAPI dinilai penting untuk menjangkau pelaku usaha yang belum sepenuhnya terdigitalisasi. Dengan kombinasi dua metode tersebut, BPS berharap tidak ada unit usaha yang terlewat.
Transformasi digital menjadi salah satu pembeda utama dibanding sensus sebelumnya. Pemanfaatan teknologi diharapkan mampu meningkatkan akurasi sekaligus mempercepat proses pengolahan data.
Partisipasi dan Kepercayaan Jadi Kunci Keberhasilan
Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Komunikasi dan Media Massa Molly Prabawati menegaskan bahwa tingkat partisipasi pelaku usaha menjadi faktor kunci keberhasilan Sensus Ekonomi 2026. Ia menilai peningkatan respons pendataan harus menjadi fokus utama.
“Keberhasilan Sensus Ekonomi sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi pelaku usaha. Tantangan terbesar sensus bukan hanya pada cakupan wilayah tetapi pada response rate dan kepercayaan responden terhadap proses pendataan,” ujar Molly.
Menurutnya, tantangan sensus tidak lagi sebatas menjangkau wilayah geografis. Persoalan utama justru terletak pada membangun keyakinan responden bahwa data yang diberikan aman dan bermanfaat.
Ia mengutip hasil survei internal BPS tahun 2025 yang menunjukkan 68 persen pelaku usaha bersedia berpartisipasi apabila memperoleh penjelasan yang jelas mengenai tujuan dan manfaat sensus. Sementara itu, 27 persen lainnya masih ragu karena khawatir data disalahgunakan.
Temuan tersebut menjadi dasar penting dalam merancang strategi komunikasi publik. Edukasi yang transparan dan mudah dipahami diyakini mampu meningkatkan tingkat partisipasi secara signifikan.
Menurut Molly, komunikasi publik yang menjelaskan bahwa data sensus dilindungi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan responden. Kepastian perlindungan hukum diharapkan mampu meredam kekhawatiran pelaku usaha.
Kepercayaan publik dinilai sebagai fondasi utama dalam setiap proses pendataan nasional. Tanpa rasa aman, partisipasi aktif akan sulit tercapai.
Melalui rangkaian publisitas Sensus Ekonomi 2026, BPS menargetkan partisipasi pelaku usaha meningkat secara signifikan. Upaya ini dilakukan agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil perekonomian Indonesia.
Data yang terkumpul nantinya diharapkan mampu memotret struktur ekonomi secara menyeluruh. Selain itu, sensus juga akan menangkap perkembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan yang kian relevan.
Hasil pendataan akan menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan nasional. Informasi yang akurat dibutuhkan untuk menyusun kebijakan strategis menuju Indonesia Emas 2045.
Dengan cakupan luas dan metode yang diperbarui, Sensus Ekonomi 2026 diproyeksikan menjadi tonggak penting dalam sejarah pendataan ekonomi nasional. Partisipasi aktif pelaku usaha akan menentukan seberapa tajam dan komprehensif potret ekonomi yang dihasilkan.
BPS berharap kolaborasi lintas sektor mampu memperkuat legitimasi dan kualitas sensus. Sinergi ini menjadi jawaban atas tantangan besar yang menyertai pendataan terhadap puluhan juta unit usaha.
Sosialisasi yang masif menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran kolektif. Dunia usaha diharapkan melihat sensus bukan sebagai beban administratif, melainkan kontribusi nyata bagi arah pembangunan bangsa.
Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah responden. Lebih dari itu, kualitas data dan tingkat kepercayaan publik akan menjadi indikator utama keberhasilan.
Dengan strategi komunikasi yang terarah dan pendekatan teknologi yang adaptif, BPS optimistis mampu menjawab tantangan tersebut. Seluruh rangkaian ini diarahkan untuk memastikan Indonesia memiliki basis data ekonomi yang kuat dan terpercaya.
