JAKARTA - Upaya menghadirkan bioskop milik negara kini memasuki tahap pembahasan yang semakin intensif. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar, mengungkapkan bahwa proyek bernama Sinewara yang digagas PT Produksi Film Negara (PFN) masih dalam proses pematangan.
Hal tersebut disampaikan Irene dalam sesi wawancara cegat bersama awak media di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta Selatan, Kamis, 19 Februari 2026. “Terakhir mungkin kalau itu sekarang lagi kita godok bersama,” ungkap Irene.
Menurutnya, pembahasan dilakukan secara mendalam agar konsep yang diusung benar-benar menjawab kebutuhan industri perfilman nasional. Pematangan itu juga mempertimbangkan berbagai aspek strategis sebelum proyek direalisasikan.
Keterbatasan Layar Jadi Alasan Utama
Irene menjelaskan bahwa gagasan Sinewara muncul karena persoalan klasik dalam dunia sinema Indonesia, yakni keterbatasan jumlah layar. Minimnya layar dinilai menjadi hambatan bagi distribusi dan keberlanjutan film nasional.
“Karena kan salah satu problem di sinema adalah layar yang terbatas kan. Jadi itu kami lagi godok terus supaya tamba layar,” tambah dia. Penambahan layar pun kini menjadi prioritas utama dalam pembahasan tersebut.
Saat ditanya mengenai lokasi pembangunan Sinewara, Irene belum bersedia mengungkapkannya secara rinci. Ia hanya memberi isyarat bahwa lokasi tersebut akan menjadi kejutan bagi masyarakat.
“Ada aja, surprise pokoknya,” tutur Irene. Pernyataan itu menegaskan bahwa pemerintah masih menyimpan detail rencana hingga waktu yang dianggap tepat untuk diumumkan.
Gagasan Awal dari Direktur Utama PFN
Sebelumnya, ide pembangunan Sinewara disampaikan langsung Direktur Utama PFN, Arief ia Fajarsyah atau Ifan Seventeen, dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Kreativitas dan Distribusi Film Komisi VII DPR RI pada Senin, 2 Februari 2026. Ia memaparkan visi besar pendirian bioskop negara pertama tersebut.
Ifan menyebut Sinewara direncanakan berdiri di lahan milik PFN yang berada di Jalan Otista, Jakarta Timur. “Road map daripada PFN ke depan insyaallah PFN akan mendirikan bioskop negara pertama yang bernama Sinewara yang berlokasi di Otista (Jakarta Timur) itu di PFN,” kata Ifan.
Ia menegaskan bahwa pembangunan Sinewara tidak lepas dari kondisi jumlah layar sinema yang masih jauh dari ideal. Data yang dimilikinya menunjukkan angka yang cukup timpang dibandingkan negara lain.
“Dari data yang kami punya sekarang di negara kita tersedia hanya sekitar 2.400 layar. Idealnya jika dibandingkan dari India, China maupun USA, harusnya Indonesia itu mempunyai 20.000 layar. Yang menjadi target setengahnya let's say 10.000 layar,” ucap dia.
Distribusi Layar yang Tidak Merata
Masalah lain yang diungkap Ifan adalah penyebaran layar yang tidak merata di seluruh Indonesia. Jumlah 2.400 layar tersebut bahkan hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.
“Dibalik tingkat penyebarannya sangat tidak rata, bahkan hanya 25 sampai 30 persen daripada kabupaten kota yang ada di Indonesia yang mempunyai layar. Jadi memang penyebarannya sangat tidak rata,” tutur Ifan. Kondisi ini dinilai menghambat akses masyarakat daerah terhadap film nasional.
Karena itu, Sinewara dirancang sebagai pilot project bioskop negara pertama. Proyek ini diharapkan menjadi contoh dan pendorong pengembangan layar di berbagai daerah.
“Jadi ini sebagai pilot project untuk bioskop negara pertama. Semoga ini bisa menjadi stimulan dan juga trigger untuk daerah-daerah lain ikut mengembangkan bisnis bioskop negara ini dengan cara bergabung menjadi salah satu shareholder,” beber dia.
Kajian Ketahanan Film Nasional
Selain persoalan jumlah layar, Ifan juga menyoroti ketahanan film Indonesia di bioskop. Ia menyebut saat ini film lokal umumnya tayang setiap hari Kamis dengan masa edar yang sangat bergantung pada okupansi penonton.
“Saat ini memang film Indonesia, film lokal itu tayang di layar bioskop setiap hari Kamis saja. Dimana daya tahan penayangan filmnya itu sangat bergantung pada okupansi penonton. Balik lagi ini sudah menjadi polemik yang sangat luar biasa. Tapi kami ingin mengusulkan kajian yang lebih mendalam bagaimana jika diadakan hari penambahan untuk tayangnya film lokal dan juga sistem daripada ketahanan film tersebut yang ada di layar,” pungkas dia.
Ia menilai perlu ada kajian lebih mendalam terkait sistem distribusi dan ketahanan film nasional. Dengan begitu, film lokal tidak hanya bertumpu pada momentum tertentu tetapi memiliki ruang tayang yang lebih stabil.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan ekosistem perfilman yang lebih sehat dan berkelanjutan. Penambahan hari tayang serta evaluasi sistem ketahanan film di layar diharapkan mampu memperkuat posisi film Indonesia di negeri sendiri.
Secara keseluruhan, proyek Sinewara menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam memperluas akses sinema nasional. Pemerintah bersama PFN tengah menyusun konsep agar bioskop negara ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga solusi konkret atas keterbatasan layar.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi industri film, kehadiran Sinewara diharapkan mampu membuka babak baru distribusi film Indonesia. Proses pematangan yang sedang dilakukan menunjukkan bahwa proyek ini disiapkan secara serius dan terukur.
Jika terealisasi, Sinewara berpotensi menjadi tonggak penting dalam sejarah perfilman nasional. Pemerintah dan PFN berharap inisiatif ini dapat mendorong pertumbuhan layar hingga mendekati target ideal yang telah dicanangkan.
