JAKARTA - Perkembangan pesat sektor keuangan mendorong perubahan besar dalam cara industri perbankan beroperasi di Indonesia. Di tengah dinamika tersebut, penguatan pengawasan menjadi langkah penting untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan sektor perbankan. Langkah ini dilakukan seiring semakin kompleksnya aktivitas perbankan dan pesatnya transformasi digital di industri jasa keuangan.

Penguatan pengawasan ini diharapkan mampu menjadikan industri perbankan nasional semakin tangguh. Selain itu, perbankan juga diharapkan semakin mampu berkontribusi terhadap perekonomian nasional secara berkelanjutan.

Kompleksitas sektor perbankan tidak hanya muncul dari sisi produk dan layanan. Transformasi teknologi serta dinamika global juga turut memperbesar tantangan yang harus dihadapi oleh regulator dan pelaku industri.

Dalam situasi tersebut, peran pengawasan menjadi semakin krusial. Pengawasan yang adaptif dan berbasis risiko menjadi kunci untuk menjaga kesehatan perbankan dalam jangka panjang.

OJK melihat bahwa perubahan lanskap industri keuangan memerlukan pendekatan yang lebih modern. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengawasan terus dilakukan secara konsisten.

Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi besar untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Selain itu, pengawasan yang kuat juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor perbankan yang sehat dan berdaya saing.

Komitmen ini tidak hanya ditujukan untuk menghadapi tantangan domestik. OJK juga menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi risiko global yang semakin kompleks.

Penguatan Pengawasan Perbankan di Tengah Dinamika Global

Komitmen OJK tersebut disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae. Ia menyampaikan hal ini saat menjadi pembicara dalam The EMEAP-BCBS-FSI 20th Asia-Pacific High-level Meeting on Banking Supervision dan Senior Official Meeting East Asia Pacific Central Banks - Working Group on Banking Supervision.

Forum tersebut diselenggarakan pada 27–29 Januari 2026 di Tianjin, Tiongkok. Pertemuan ini mempertemukan para pejabat tinggi sektor keuangan dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik.

Pertemuan tingkat tinggi tersebut membahas berbagai isu strategis sektor perbankan di kawasan Asia dan Pasifik. Isu yang dibahas antara lain prospek stabilitas keuangan dan emerging risks, regulasi dan daya saing perbankan, aset kripto beserta tantangan pengaturan dan pengawasannya, dinamika pengawasan perbankan, serta isu digital fraud.

Forum ini menjadi wadah penting untuk bertukar pandangan mengenai kebijakan pengawasan. Selain itu, forum juga dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi lintas negara dalam menjaga stabilitas sistem keuangan regional.

Dalam sesi diskusi mengenai regulasi dan daya saing perbankan, Dian menekankan pentingnya penguatan pengawasan. Ia menyampaikan bahwa perkembangan industri menuntut regulator untuk terus beradaptasi dengan cepat.

“Regulasi sektor keuangan, khususnya perbankan, memang menjadi semakin kompleks seiring dengan perkembangan industri perbankan. Sehingga perlu diikuti dengan pengawasan perbankan yang efektif dengan kapabilitas yang kuat,” kata Dian dalam sesi tersebut.

Menurutnya, kompleksitas regulasi tidak dapat dihindari seiring dengan pesatnya inovasi produk dan layanan keuangan. Oleh karena itu, penguatan kerangka pengawasan menjadi prasyarat utama bagi stabilitas industri.

Ia menjelaskan bahwa kompleksitas tersebut didorong oleh berbagai faktor. Faktor tersebut mencakup perkembangan aktivitas perbankan yang semakin beragam, percepatan digitalisasi, serta evolusi modus penipuan dan pencucian uang.

Selain itu, pembelajaran dari krisis perbankan global juga mempertegas pentingnya penguatan kerangka regulasi dan pengawasan berbasis prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.

Pengalaman krisis global menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dapat memicu risiko sistemik. Oleh karena itu, pengawasan yang kuat dan adaptif menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar.

Dalam konteks tersebut, OJK menilai bahwa peningkatan kapabilitas pengawasan harus berjalan seiring dengan inovasi industri. Regulasi yang adaptif diharapkan dapat mengimbangi laju perkembangan sektor keuangan.

Pemanfaatan Teknologi dan Penguatan SDM Pengawas

Lebih lanjut, Dian menjelaskan bahwa OJK terus mendorong peningkatan kapabilitas pengawasan. Upaya ini dilakukan melalui pemanfaatan advanced supervisory technology atau suptech berbasis kecerdasan buatan dan machine learning.

Pemanfaatan teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan. Dengan dukungan teknologi, OJK dapat melakukan pemantauan secara lebih cepat dan akurat.

Selain teknologi, OJK juga memperkuat kualitas sumber daya manusia. Penguatan kompetensi pengawas menjadi kunci agar pengawasan dapat berjalan seiring dengan kompleksitas industri yang terus berkembang.

Dian menegaskan bahwa teknologi dan SDM harus berjalan beriringan. Tanpa penguatan SDM, pemanfaatan teknologi tidak akan memberikan hasil yang optimal.

Di sisi lain, OJK tetap mendukung perbankan untuk memperluas kegiatan usaha dan meningkatkan daya saing. Namun, dukungan tersebut dilakukan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara inovasi dan kehati-hatian. OJK ingin memastikan bahwa pertumbuhan industri tidak mengorbankan aspek stabilitas.

Sejalan dengan meningkatnya inklusi keuangan dan perubahan preferensi nasabah, OJK secara aktif mendorong transformasi digital perbankan. Transformasi ini dilakukan melalui Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan sebagai landasan strategis.

Cetak Biru tersebut menjadi panduan bagi industri perbankan dalam memperkuat ketahanan dan daya saing. Selain itu, dokumen ini juga menjadi acuan dalam meningkatkan kontribusi sektor perbankan terhadap perekonomian nasional.

Transformasi digital dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, digitalisasi membuka ruang inovasi, namun di sisi lain juga menghadirkan risiko baru yang harus dikelola.

OJK menyadari bahwa risiko digital tidak dapat dihindari dalam era transformasi teknologi. Oleh karena itu, regulator mengambil langkah-langkah proaktif untuk memperkuat ketahanan sistem.

OJK juga memperkuat ketahanan digital melalui Pedoman Resiliensi Digital. Selain itu, OJK menerbitkan Pedoman Tata Kelola AI guna memitigasi risiko digital yang semakin kompleks.

Pedoman tersebut dirancang untuk membantu industri memahami dan mengelola risiko teknologi secara lebih sistematis. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi dapat memberikan manfaat maksimal tanpa mengorbankan keamanan.

Penguatan ketahanan digital menjadi prioritas utama dalam pengawasan perbankan modern. Langkah ini penting untuk memastikan keberlanjutan industri di tengah perubahan teknologi yang cepat.

Fokus Pengawasan terhadap Aset Kripto dan Digital Fraud

OJK juga memberikan perhatian khusus terhadap risiko digital fraud yang berkaitan dengan aset kripto. Meskipun aset kripto berpotensi meningkatkan efisiensi sistem keuangan, terdapat pula risiko penyalahgunaan.

Risiko tersebut termasuk potensi penggunaan aset kripto untuk mengaburkan dana ilegal. Oleh karena itu, penguatan pengaturan dan pengawasan menjadi langkah yang tidak dapat ditunda.

Selain penguatan regulasi, koordinasi lintas lembaga juga menjadi faktor penting. Kerja sama antarotoritas diperlukan untuk mengelola risiko yang bersifat lintas sektor dan lintas negara.

Dian menegaskan bahwa kerja sama lintas jurisdiksi menjadi sangat penting. Hal ini terutama mengingat transaksi aset kripto yang bersifat lintas batas dan sulit dilacak.

“Kerja sama lintas jurisdiksi menjadi sangat penting dan perlu diperkuat memperhatikan transaksi aset kripto yang bersifat lintas batas,” tegas Dian. Pernyataan ini menegaskan pentingnya kolaborasi global dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

OJK memandang bahwa risiko digital fraud tidak hanya berdampak pada institusi keuangan. Risiko ini juga dapat merugikan masyarakat luas jika tidak dikelola dengan baik.

Oleh karena itu, pendekatan pengawasan terhadap aset kripto dilakukan secara komprehensif. Pendekatan ini mencakup aspek regulasi, pengawasan, serta edukasi kepada masyarakat.

Dengan langkah tersebut, OJK berharap dapat menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman dan terpercaya. Kepercayaan publik menjadi modal utama dalam pengembangan sektor keuangan berbasis teknologi.

Penguatan pengawasan terhadap aset kripto juga sejalan dengan tren global. Banyak negara kini meningkatkan perhatian terhadap risiko yang muncul dari inovasi keuangan digital.

OJK berupaya menempatkan Indonesia dalam posisi yang sejajar dengan praktik terbaik internasional. Hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan domestik.

Komitmen Kerja Sama Internasional untuk Stabilitas Keuangan

Keikutsertaan OJK dalam forum internasional tersebut merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan. Komitmen ini diarahkan untuk memperkuat kerja sama internasional di bidang pengawasan perbankan.

Selain itu, partisipasi ini juga bertujuan meningkatkan kualitas pengawasan perbankan nasional. OJK ingin memastikan bahwa praktik pengawasan di Indonesia sejalan dengan standar global.

Langkah ini juga mencerminkan sikap proaktif OJK dalam merespons tantangan dan risiko sektor keuangan global. Dengan demikian, stabilitas sistem keuangan nasional dapat tetap terjaga.

The EMEAP-BCBS-FSI 20th Asia-Pacific High-level Meeting on Banking Supervision merupakan pertemuan tahunan. Forum ini diselenggarakan oleh Executives' Meeting of East Asia-Pacific Central Banks Working Group on Banking Supervision, Basel Committee on Banking Supervision, dan Financial Stability Institute.

Forum ini diikuti oleh deputi gubernur bank sentral, kepala otoritas pengawasan perbankan, serta perwakilan otoritas dan perbankan di kawasan Asia Pasifik. Kehadiran para pemangku kepentingan utama ini memperkuat relevansi forum dalam membahas isu strategis.

Pertemuan ini menjadi ajang penting untuk menyelaraskan kebijakan pengawasan. Selain itu, forum juga memperkuat koordinasi antarnegara dalam menghadapi risiko lintas batas.

Dalam konteks globalisasi keuangan, kolaborasi internasional menjadi semakin penting. Risiko sistemik tidak lagi terbatas pada satu negara, melainkan dapat menyebar dengan cepat ke berbagai wilayah.

OJK memandang bahwa kerja sama internasional merupakan bagian integral dari penguatan pengawasan domestik. Dengan belajar dari praktik terbaik negara lain, pengawasan di Indonesia dapat terus ditingkatkan.

Selain itu, forum internasional juga menjadi sarana untuk memperkenalkan kebijakan dan inovasi yang diterapkan di Indonesia. Hal ini membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dengan mitra global.

OJK berharap bahwa partisipasi aktif dalam forum ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penguatan industri perbankan nasional. Dengan demikian, perbankan Indonesia dapat semakin siap menghadapi tantangan global.

Penguatan pengawasan yang dilakukan OJK tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas jangka pendek. Langkah ini juga diarahkan untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dengan pengawasan yang adaptif, berbasis teknologi, dan didukung SDM berkualitas, industri perbankan diharapkan semakin tangguh. Pada akhirnya, stabilitas sektor keuangan akan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

OJK menegaskan bahwa transformasi pengawasan akan terus berjalan seiring dengan perubahan zaman. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.

Melalui penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi, dan kerja sama internasional, OJK optimistis dapat menghadapi tantangan masa depan. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan sektor perbankan secara berkelanjutan.