JAKARTA - Transparansi informasi kini menjadi tolok ukur penting dalam menilai kinerja lembaga negara. Di tengah tuntutan publik yang semakin tinggi, keterbukaan data bukan lagi sekadar kewajiban, melainkan cerminan keseriusan pemerintah dalam melayani masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) mencatatkan capaian yang dinilai istimewa. Sebagai lembaga yang tergolong baru, Kementerian Ekraf mampu menunjukkan performa awal yang solid di bidang keterbukaan informasi.
Hal itu dibuktikan dengan diraihnya dua penghargaan sekaligus dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025. Penghargaan tersebut diberikan oleh Komisi Informasi Pusat kepada badan publik yang dinilai konsisten dan informatif.
Kementerian Ekraf meraih predikat “Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif”. Selain itu, Kementerian Ekraf juga dianugerahi penghargaan sebagai “Badan Publik Baru”.
Pengakuan ini menempatkan Kementerian Ekraf dalam jajaran lembaga yang dianggap siap memenuhi hak masyarakat atas informasi. Capaian ini sekaligus menegaskan arah kebijakan lembaga yang mengedepankan transparansi sejak awal pembentukannya.
Capaian Informatif Sejak Awal Berdiri
Sekretaris Kementerian Ekraf sekaligus Sekretaris Utama Badan Ekraf, Dessy Ruhati, menyampaikan rasa syukurnya atas capaian tersebut. Ia menilai penghargaan ini sebagai bukti nyata kerja kolektif seluruh jajaran.
“Alhamdulillah, ini menjadi pengakuan bahwa dari lima badan publik baru, Kementerian Ekonomi Kreatif dinilai mampu langsung memenuhi kualifikasi informatif,” ujar Dessy Ruhati dalam keterangan pers yang diterima pada Selasa.
Menurut Dessy, capaian ini bukan hal yang mudah bagi lembaga baru. Ia menyebut keberhasilan tersebut sebagai terobosan penting dalam tata kelola kelembagaan.
“Ini merupakan sebuah terobosan, karena sebagai badan publik baru kami dapat langsung meraih nilai informatif,” lanjutnya. Pernyataan tersebut menegaskan posisi Kementerian Ekraf di antara badan publik lainnya.
Dalam penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, Kementerian Ekraf memperoleh nilai 95,08. Nilai tersebut mengantarkan lembaga ini meraih predikat tertinggi.
Capaian skor tersebut mencerminkan konsistensi penerapan prinsip keterbukaan. Transparansi dan akuntabilitas dijadikan fondasi utama dalam penyelenggaraan layanan publik.
Kementerian Ekraf dinilai mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Proses pengelolaan informasi dilakukan secara sistematis dan mudah diakses.
Penilaian ini juga menunjukkan kesiapan Kementerian Ekraf dalam memenuhi standar badan publik informatif. Hal ini menjadi sinyal positif bagi publik dan pemangku kepentingan.
Penghargaan Badan Publik Baru dan Kolaborasi Lintas Lembaga
Selain predikat informatif, Kementerian Ekraf juga menerima penghargaan sebagai Badan Publik Baru. Penghargaan ini diberikan bersama sejumlah kementerian dan badan lainnya.
Beberapa lembaga yang turut menerima penghargaan serupa antara lain Badan Pangan Nasional. Selain itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga masuk dalam daftar penerima.
Badan Gizi Nasional turut mendapatkan pengakuan sebagai badan publik baru. Kementerian UMKM dan Badan Intelijen Negara juga tercatat dalam kategori yang sama.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja awal lembaga-lembaga tersebut. Komisi Informasi Pusat menilai mereka mampu menerapkan keterbukaan informasi secara optimal.
Bagi Kementerian Ekraf, penghargaan ini menjadi bukti adaptasi cepat terhadap regulasi. Lembaga ini dinilai mampu langsung menyesuaikan diri dengan standar keterbukaan.
Capaian tersebut juga menunjukkan adanya kesamaan visi antar lembaga baru. Prinsip transparansi dijadikan bagian dari budaya kerja sejak awal.
Pengakuan ini diharapkan menjadi motivasi untuk mempertahankan kualitas layanan informasi. Kementerian Ekraf menegaskan komitmennya untuk terus berbenah.
Peran Kepemimpinan dan Arah Kebijakan
Dessy Ruhati menegaskan bahwa capaian ini tidak terlepas dari peran pimpinan. Arahan strategis dinilai menjadi faktor penting dalam pencapaian tersebut.
Ia menyebut kepemimpinan Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya dan Wakil Menteri Irene Umar sebagai kunci utama. Kebijakan yang diterapkan mendorong keterbukaan sebagai prioritas.
Menurut Dessy, pimpinan memberikan dukungan penuh terhadap tata kelola informatif. Seluruh jajaran didorong untuk responsif terhadap kebutuhan publik.
“Kementerian Ekonomi Kreatif dapat tumbuh sebagai kementerian dan badan yang terbuka, informatif, serta responsif terhadap kebutuhan informasi publik,” tegasnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan visi jangka panjang lembaga. Keterbukaan informasi diposisikan sebagai bagian dari pelayanan publik yang berkualitas.
Komitmen pimpinan juga tercermin dalam penguatan sistem internal. Pengelolaan data dan informasi dilakukan secara terintegrasi.
Langkah tersebut dinilai efektif dalam meningkatkan kepercayaan publik. Masyarakat dapat mengakses informasi dengan lebih mudah dan jelas.
Peringkat Nasional dan Signifikansi Capaian
Dalam pemeringkatan nasional, Kementerian Ekraf menempati peringkat kelima. Peringkat ini diperoleh dari seluruh kementerian baru atau hasil pemisahan.
Peringkat pertama ditempati oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Lembaga ini juga merangkap sebagai Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Posisi berikutnya diisi oleh Kementerian UMKM. Disusul oleh Kementerian Hukum dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Meski berada di peringkat kelima, capaian Kementerian Ekraf dinilai sangat signifikan. Hal ini mengingat statusnya sebagai badan publik baru.
Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sendiri merupakan agenda rutin tahunan. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Penilaian dilakukan untuk memastikan hak masyarakat atas informasi terpenuhi. Badan publik didorong untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan.
Pada penyelenggaraan tahun 2025, terdapat 23 kementerian baru yang dinilai. Dari jumlah tersebut, hanya 10 kementerian yang meraih predikat Informatif.
Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif termasuk dalam kelompok tersebut. Capaian ini mencerminkan keberhasilan awal membangun tata kelola yang transparan.
Dengan raihan dua penghargaan ini, Kementerian Ekraf menegaskan komitmennya. Transparansi dan akuntabilitas akan terus dijaga sebagai fondasi pelayanan publik.
