JAKARTA - Pemulihan wilayah yang terdampak bencana alam di Pulau Sumatera kini memasuki tahap perencanaan yang lebih terukur dan menyeluruh. Pemerintah pusat mulai memetakan kebutuhan riil di lapangan agar proses pembangunan kembali berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sorotan utama tertuju pada kondisi infrastruktur dasar yang rusak cukup parah akibat banjir dan tanah longsor di beberapa provinsi. Kerusakan tersebut dinilai berpengaruh langsung terhadap aktivitas masyarakat dan kelancaran distribusi bantuan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan gambaran awal kebutuhan anggaran untuk pemulihan tersebut. Menurutnya, estimasi sementara menunjukkan angka yang tidak kecil dan masih berpotensi berubah.
Ia menyebut wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh menjadi daerah yang paling membutuhkan perhatian segera. Ketiga wilayah tersebut mengalami kerusakan infrastruktur yang cukup luas dan beragam.
Dalam keterangannya, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp51 triliun. Anggaran tersebut difokuskan untuk membangun kembali infrastruktur dasar yang rusak akibat bencana.
"Dari sisi Kementerian Pekerjaan Umum, estimasi awal, sekali lagi akan terus di-update karena kondisi akan terus berkembang, itu diperlukan alokasi kurang lebih Rp 51 triliun untuk pembangunan kembali infrastruktur dasar, utamanya jalan dan jembatan, dan air bersih," kata kata pria yang akrab disapa AHY itu.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY saat ditemui di lapangan Tembak Djamsuri di markas Parako I Pasgat, Kompleks Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Ahad 14 Desember 2025. Ia menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai perkembangan di lapangan.
Fokus Awal pada Akses dan Konektivitas
AHY menjelaskan bahwa perhitungan kebutuhan anggaran tersebut berasal dari pemaparan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Data tersebut diterimanya saat rapat koordinasi beberapa hari sebelum pernyataan disampaikan.
Menurut AHY, prioritas awal pemulihan diarahkan pada perbaikan jalan dan jembatan yang rusak. Infrastruktur tersebut dinilai menjadi tulang punggung aktivitas pemulihan pascabencana.
Akses darat memegang peranan penting dalam memastikan distribusi bantuan berjalan lancar. Tanpa jalur transportasi yang memadai, upaya penanganan darurat akan mengalami banyak kendala.
Hal itu juga berkaitan dengan pengiriman alat berat yang dibutuhkan untuk membersihkan material longsor dan membangun kembali fasilitas umum. Oleh karena itu, pembukaan dan perbaikan akses menjadi langkah awal yang tidak bisa ditunda.
"Tanpa jalur transportasi, maka bantuan logistik atau kemanusiaan seberapa besar pun akan sulit untuk didistribusikan secara cepat, padahal itu yang paling harus didahulukan," kata AHY. Ia menekankan bahwa kecepatan distribusi bantuan menjadi kunci dalam fase tanggap darurat.
Perbaikan akses juga diharapkan dapat menggerakkan kembali roda perekonomian masyarakat setempat. Aktivitas perdagangan dan layanan publik sangat bergantung pada kondisi infrastruktur yang layak.
Pendataan Kerusakan Rumah Warga
Selain infrastruktur umum, perhatian pemerintah juga tertuju pada kondisi perumahan warga yang terdampak bencana. Pendataan dilakukan untuk memastikan penanganan yang adil dan sesuai kebutuhan masing-masing korban.
AHY mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menginventarisasi jumlah rumah yang rusak maupun hilang. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan skema bantuan dan anggaran perbaikan.
Berdasarkan informasi yang diterima dari Menteri Perumahan dan Permukiman Maruara Sirait, jumlah rumah terdampak mencapai angka yang cukup besar. Tercatat sebanyak 112 ribu unit rumah mengalami kerusakan dengan tingkat yang bervariasi.
"Kategorinya itu rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan hanyut atau hilang," kata AHY. Klasifikasi tersebut digunakan untuk mempermudah penentuan langkah penanganan.
Ia meminta kementerian terkait untuk melakukan pemetaan yang lebih rinci terhadap jenis kerusakan rumah warga. Hal ini penting karena setiap kategori kerusakan memerlukan biaya dan metode perbaikan yang berbeda.
Dengan data yang akurat, pemerintah berharap bantuan yang diberikan bisa lebih tepat sasaran. Pendekatan ini juga diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan kehidupan masyarakat.
Kolaborasi Antarinstansi Diperkuat
Dalam proses pemulihan, pemerintah tidak bekerja sendiri dan menggandeng berbagai pihak. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi strategi utama untuk mempercepat pembangunan kembali.
AHY menyebut salah satu bentuk kerja sama yang sudah berjalan adalah dengan TNI Angkatan Darat. Melalui satuan tugas khusus, beberapa jembatan darurat telah dibangun di wilayah terdampak.
Keberadaan jembatan darurat tersebut sangat membantu membuka kembali akses yang sempat terputus. Masyarakat dapat kembali beraktivitas meski masih dalam keterbatasan.
"Kita terus membangun sinergi dan kolaborasi tersebut, sehingga baik dari jajaran Kemenko Infrastruktur maupun dari TNI Polri itu bagus di lapangan dan sudah dibuktikan," kata AHY. Ia mengapresiasi kerja cepat dan solid antarinstansi di lapangan.
Sinergi tersebut diharapkan terus berlanjut hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi selesai. Pemerintah menilai kerja bersama menjadi kunci dalam menghadapi tantangan pemulihan berskala besar.
Dengan koordinasi yang kuat, hambatan teknis di lapangan dapat segera diatasi. Setiap instansi memiliki peran yang saling melengkapi dalam proses pemulihan.
AHY juga menyampaikan keyakinannya bahwa pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dengan dukungan semua pihak. Ia optimistis target pembangunan kembali bisa tercapai sesuai rencana.
Di sisi lain, ia berharap masyarakat tetap bersabar dan mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah. Partisipasi dan pengertian publik dinilai sangat penting dalam masa pemulihan.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan di wilayah terdampak. Setiap kebijakan yang diambil akan disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan.
Dengan perencanaan matang dan kolaborasi yang solid, pemulihan infrastruktur dan permukiman di Sumatera diharapkan dapat segera terwujud. Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
