JAKARTA - PT Freeport Indonesia menetapkan target operasional bagi tambang bawah tanah Kucing Liar yang berada di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada tahun 2029.
“Tahun 2029 juga direncanakan bahwa tambang yang sedang kami kembangkan sekarang, yaitu tambang Kucing Liar, akan mulai bisa ditambang,” ujar Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII di DPR RI, Jakarta, Selasa.
Tony menjelaskan bahwa tambang Kucing Liar nantinya akan menggantikan peran tambang Deep Mill Level Zone (DMLZ) yang kini mengalami penurunan produksi.
Berdasarkan data resmi PT Freeport Indonesia, tambang bawah tanah Kucing Liar diperkirakan mampu menghasilkan lebih dari 7 miliar pon tembaga serta 6 juta ons emas selama periode 2029 hingga akhir 2041. Saat mencapai kapasitas operasi penuh, produksi tahunan dari tambang tersebut diproyeksikan menyentuh angka 560 juta pon tembaga dan 520 ribu ons emas.
“Sehingga kestabilan atau kelangsungan dari penambangan akan bisa dilanjutkan,” ujar Tony.
Pada RDP sebelumnya, Tony mengungkapkan bahwa semula tambang Kucing Liar direncanakan beroperasi pada 2028. Namun, insiden longsor di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC), Mimika, pada 8 September 2025, mengakibatkan penundaan jadwal tersebut.
Freeport Indonesia telah memulai pengembangan jangka panjang untuk Kucing Liar sejak Oktober 2021. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport pasca-2041 ditargetkan bakal memperpanjang usia proyek tersebut.
Nota kesepahaman (MoU) perpanjangan IUPK PTFI telah ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, President & CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk, serta Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas di Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2).
Melalui MoU tersebut, pemerintah, FCX, dan PTFI menyepakati enam poin utama, mulai dari perpanjangan hak operasi, dukungan bagi masyarakat Papua, peningkatan belanja eksplorasi, komitmen hilirisasi, fleksibilitas pemasaran, hingga skema pengalihan saham sebesar 12 persen kepada pemerintah pada tahun 2041.