JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan peninjauan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Jawa Tengah, serta mengevaluasi jalannya beberapa program prioritas pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), hingga pembangunan Sekolah Rakyat. Agenda peninjauan ini terlaksana di sela kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I.
Lewat agenda kunjungan ini, Purbaya ingin memastikan bahwa seluruh program prioritas pemerintah diimplementasikan sesuai regulasi, tepat sasaran, serta disokong oleh manajemen APBN yang tetap sehat.
Sampai paruh pertama tahun 2026, performa APBN di Jawa Tengah dipandang masih stabil menghadapi dinamika ekonomi.
Penerimaan negara tercatat menyentuh angka 46,56% dari target atau meningkat 13,33% secara tahunan (year on year/yoy). Di sisi lain, serapan belanja negara telah menembus 52,06% dari pagu anggaran yang telah dialokasikan.
Purbaya mengutarakan bahwa APBN terus memberikan kontribusi optimal demi menyokong pembangunan serta pelayanan publik di Jawa Tengah.
Situasi positif ini ikut mendorong laju pertumbuhan ekonomi provinsi yang berada di angka 5,89%, berkat sokongan aktivitas industri, sektor perdagangan, dan berjalannya berbagai program pemerintah.
"Kementerian Keuangan di Jawa Tengah terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan indikator ekonomi yang masih perlu diperkuat," ujar Purbaya dalam keterangan resmi, Sabtu (4/7/2026).
Pada rangkaian kunjungan tersebut, Purbaya menaruh perhatian lebih pada jalannya Program Makan Bergizi Gratis.
Hingga pertengahan tahun 2026, program tersebut tercatat sudah menyasar kurang lebih 9,16 juta penerima manfaat lewat 4.635 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menggandeng 18.854 pemasok lokal, sekaligus membuka lowongan kerja baru bagi lebih dari 193.000 orang.
Demi menjamin keefektifan program, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mengadakan pengawasan melekat lewat pendampingan oleh Kanwil DJPb serta KPPN pada beberapa SPPG di Jawa Tengah, di antaranya di wilayah Klaten, Magelang, dan Kabupaten Semarang.
"DJPb agar memonitor seluruh program prioritas pemerintah, termasuk melakukan monitoring MBG secara nasional dan terstruktur," tegas Purbaya.
Bukan hanya program MBG, Purbaya pun memantau penerapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang dicanangkan guna memperkokoh ekonomi pedesaan. Sampai detik ini, sebanyak 8.523 koperasi desa dan kelurahan telah berdiri di Jawa Tengah dengan akumulasi volume transaksi melampaui 43.000 kali.
Berdasarkan penuturan Purbaya, hadirnya KDMP diproyeksikan bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah serta memperlebar akses bagi publik dalam menikmati layanan ekonomi yang bernilai produktif.
Atas dasar itu, di bidang pendidikan, Menkeu turut melihat sejauh mana perkembangan Program Sekolah Rakyat. Saat sekarang, program ini telah diterapkan pada 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang tersebar di 16 titik sekolah, mencakup 110 rombongan belajar, serta memfasilitasi 3.080 murid.
Purbaya memberikan apresiasi atas performa jajaran Kementerian Keuangan di daerah dalam mengawal jalannya APBN beserta program-program utama pemerintah.
Ia berpendapat bahwa kesuksesan agenda-agenda strategis tersebut memerlukan kolaborasi yang solid dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku bisnis, hingga masyarakat luas.
Ia menekankan pentingnya merawat APBN sebagai instrumen fiskal yang sehat, tanggap, serta akuntabel guna menyukseskan target pembangunan nasional.
Pada waktu yang bersamaan, efisiensi dan optimalisasi belanja APBD pun wajib terus dipacu agar mendatangkan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi serta taraf kesejahteraan warga.
Mengenai manajemen keuangan daerah, Purbaya memberikan perhatian pada langkah digitalisasi pos penerimaan daerah yang digulirkan oleh Kanwil DJPb Jawa Tengah.
Salah satu wujudnya tampak pada penerapan mekanisme e-Parkir di Pasar Sidomakmur, Kabupaten Blora, yang dijadikan sebagai proyek percontohan dalam rangka mendongkrak transparansi serta produktivitas pendapatan daerah.