JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memberikan indikasi mengenai bakal adanya kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) akibat lonjakan harga pada sejumlah komponen perhajian.
Walau demikian, pihak pemerintah terus mengupayakan agar penyesuaian tarif ini tidak sampai membebani para jemaah haji.
Bersama pihak legislatif, otoritas terkait tengah merumuskan kombinasi strategi pengelolaan dana serta penghematan anggaran operasional pada pos-pos krusial, seiring meningkatnya ongkos logistik dan penyesuaian tarif secara sepihak di tingkat hulu oleh otoritas pelaksana di Arab Saudi.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan bahwa fluktuasi indikator makro serta penyesuaian regulasi eksternal menjadi pemantik utama yang mendongkrak biaya riil di lapangan. Walaupun dihadapkan pada tekanan pembiayaan yang masif, fokus utama jajaran eksekutif adalah meminimalkan pengalihan beban finansial tersebut secara langsung kepada para calon jemaah.
“Angka kenaikan (biaya haji) kemungkinan besar ada kenaikan, tapi kami upayakan bagaimana, kalau toh ada kenaikan nanti, tidak sampai memberatkan kepada jamaah kami,” ujar Menhaj Mochamad Irfan Yusuf dilansir Antara, Sabtu (4/7/2026).
Irfan menjabarkan bahwa potensi kenaikan BPIH ini didorong oleh melonjaknya hampir seluruh lini komponen biaya dalam penyelenggaraan haji.
Faktor-faktor pemicu tersebut mencakup ketidakpastian pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS, pergerakan harga bahan bakar avtur global, hingga kenaikan tarif bermacam layanan yang dirilis oleh Pemerintah Arab Saudi, termasuk aspek akomodasi logistik di wilayah Masyair.
Tekanan inflasi ongkos ini semakin diperberat oleh kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang mengalihkan standar layanan dari Kategori D menjadi Kategori C, sebuah langkah peningkatan kualitas fasilitas yang secara otomatis ikut mengatrol struktur biaya pelayanan haji secara menyeluruh.
Merespons tren kenaikan tersebut, pihak pemerintah beserta Komisi VIII DPR RI akan segera menyelenggarakan rapat kerja intensif guna menggodok pedoman penetapan BPIH dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Arah evaluasi bakal difokuskan pada penyisiran pos-pos pengeluaran yang sekiranya masih mempunyai ruang untuk dipangkas secara optimal.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengingatkan perihal adanya potensi kenaikan BPIH yang mesti diantisipasi lewat peninjauan menyeluruh terhadap komponen biaya serta peningkatan efisiensi layanan agar beban yang ditanggung jemaah bisa tetap dipertahankan.
Data hitungan kebutuhan riil memperlihatkan adanya pergeseran harga yang sulit dihindari oleh badan penyelenggara.
"Kalau hitung-hitungan angka-angka kebutuhan yang harus kami selesaikan kewajiban penyelenggara ibadah haji, rasanya ongkos haji akan naik," kata Marwan.