JAKARTA - Operasional ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi telah resmi berakhir pada Rabu (1/7/2026). Menyusul hal tersebut, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) langsung mengagendakan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ibadah haji pada akhir pekan ini.
Agenda evaluasi ini ditujukan sebagai langkah perbaikan ke depan, bukan untuk saling menjatuhkan atau menyalahkan. Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Irfan Yusuf menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah hal kurang yang mesti diperbaiki walaupun jalannya haji kali ini secara umum dinilai sukses.
“Banyak hal yang akan tentu kami evaluasi nanti. Saya minta dievaluasi nanti kami tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua harus kami buka berbagai kesalahan, berbagai kekurangan kami buka selebar-lebarnya tanpa tanpa berpretensi untuk menyalahkan satu sama lain,” kata Irfan, saat berpidato di depan peserta Rakernas Evaluasi Haji 2026 di Lapangan Makodau I, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (4/7/2026).
Pelayanan di Mina jadi titik terlemah
Lewat evaluasi tersebut, Menhaj mengidentifikasi sekaligus membenarkan bahwa lini pelayanan haji di Mina, Arab Saudi menjadi titik paling lemah pada penyelenggaraan musim haji tahun ini.
Irfan meminta agar semua hambatan diurai secara transparan tanpa perlu saling melempar kesalahan supaya perbaikan bisa dilakukan.
"Kami tahu Mina menjadi salah satu titik kelemahan kami dalam pelayanan kemarin. Saya minta dievaluasi nanti kami tidak ada yang ditutup-tutupi," ujar Irfan.
Kendati demikian, dirinya belum menjabarkan secara mendetail poin-poin kekurangan yang dimaksud. Walau begitu, salah satu opsi solusi yang tengah dikaji adalah mendirikan tenda bertingkat di kawasan Mina demi menekan tingkat kepadatan pada tahun 2027 mendatang.
Langkah ini dipikirkan karena daya tampung wilayah Mina hampir tidak pernah bertambah tiap tahunnya, sedangkan jumlah jemaah terus bertambah sehingga alokasi ruang yang dibutuhkan semakin besar.
“Tapi, itu juga tergantung dari komunikasi kami dengan pihak Saudi nantinya,” beber dia.
Angka kematian haji masih tinggi
Bukan cuma persoalan Mina, Irfan pun menaruh perhatian pada jumlah angka kematian jemaah haji yang tergolong masih tinggi, kendati angka tersebut sebenarnya sudah turun berkisar 25 persen.
Masih tingginya jumlah kematian ini mendorong Irfan untuk meninjau ulang regulasi syarat kesehatan (istitha'ah) bagi para calon jemaah yang hendak berangkat pada periode haji berikutnya.
"Itu masih terlalu besar angka itu. Angka kematian 350 sekian masih besar. Salah satu PR nanti adalah terkait dengan istitha'ah kesehatan,” ucap dia.
Merespons persoalan tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyarankan agar proses skrining kesehatan jemaah yang menentukan status kelayakan berangkat dilaksanakan satu tahun sebelum jadwal keberangkatan.
Melalui penerapan istitha'ah kesehatan yang lebih awal, calon jemaah dinilai punya waktu luang untuk memulihkan atau meningkatkan kondisi tubuhnya sebelum keputusan akhir kelayakan dirilis. Langkah ini diharapkan mampu menekan jumlah calon jemaah yang terancam tidak memenuhi standar kesehatan.
Namun, apabila sampai batas waktu yang ditentukan jemaah tetap dinilai tidak sehat, maka jemaah bersangkutan harus berlapang dada menerima keputusan untuk tidak diberangkatkan pada tahun tersebut.
"Ke depan, penetapan istitha'ah kesehatan sebaiknya dilakukan satu tahun menjelang keberangkatan," ujar Marwan.
Potensi lonjakan biaya
Di lain sisi, pelaksanaan ibadah haji untuk tahun mendatang masih dibayangi oleh kemungkinan naiknya biaya yang harus ditanggung.
Irfan memaparkan bahwa potensi kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tersebut dipicu oleh faktor harga avtur serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, yang berujung pada melebarnya selisih kurs terhadap riyal Arab Saudi.
Hal ini juga dipengaruhi oleh kebijakan Arab Saudi yang berencana memperbarui dan meningkatkan mutu beberapa layanan yang berdampak langsung pada tarif.
“Angka kenaikan, kemungkinan besar ada kenaikan (biaya),” ungkap Irfan.
Meski begitu, ia menegaskan akan berupaya agar skenario kenaikan tarif haji tersebut tidak sampai memberatkan para calon jemaah. Ke depannya, draf pengajuan anggaran tersebut bakal dimatangkan kembali bersama pihak DPR sebelum disahkan menjadi keputusan final.
“Kita sudah ajukan anggarannya cuma nanti akan dibahas dengan Pak Marwan (Ketua Komisi VII DPR RI) dan timnya, dengan kita juga,” tegas dia.
Formulasi besaran biaya dipersiapkan agar dapat mematok ongkos haji yang rasional namun tetap berada dalam jangkauan masyarakat.
"Kami mulai menghitung-hitung dengan teman-teman DPR Komisi VIII berapa harga yang layak, yang pantas, dan tentu yang tidak memberatkan kepada jemaah haji kami,” pungkas dia Irfan.