JAKARTA - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengutarakan, fondasi perekonomian Indonesia konsisten aman di tengah gejolak global yang tidak menentu.
“Di tengah situasi global yang penuh tantangan, indikator makro ekonomi Indonesia masih menunjukkan kinerja yang kuat. Berbagai tantangan yang kita hadapi dapat diatasi karena fundamental ekonomi nasional tetap terjaga dengan baik,” ujar Susiwijono dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/06/2026).
Sesmenko Susiwijono membeberkan, laju pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026 terdata menyentuh 5,61 persen, inflasi periode Mei 2026 sebesar 3,08 persen yang dinilai masih sesuai target, serta indeks keyakinan konsumen yang bertahan pada zona optimistis.
Di samping itu, indeks PMI manufaktur kembali menembus zona ekspansi pada level 50, persediaan cadangan devisa menyentuh angka 144,9 miliar dolar AS atau setara dengan pemenuhan 5,6 bulan impor, serta realisasi investasi pada triwulan I hampir menyentuh nominal Rp500 triliun.
Oleh sebab itu, pihak eksekutif terus menyelaraskan bermacam sektor utama dan gerakan strategis demi menopang akselerasi pertumbuhan ekonomi tanah air.
Sederet tindakan tersebut mencakup peningkatan investasi serta kemudahan berbisnis, pengokohan sektor prioritas nasional, perluasan ekonomi digital, hilirisasi sektor industri, ketahanan sektor pangan dan energi, hingga penguatan mutu sumber daya manusia.
Lebih jauh, Pemerintah pun konsisten memperlebar akses pasar internasional lewat penuntasan beraneka pakta perdagangan serta sinergi ekonomi, di antaranya ialah Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA), serta sejumlah kesepakatan lainnya bersama negara dan kawasan strategis.
Langkah ini diharapkan mampu memperkokoh daya saing produk dalam negeri sekalian membuka celah ekspor yang kian luas untuk dunia usaha di Indonesia.
Meninjau aspek investasi, pemerintah konsisten mendorong perbaikan iklim bisnis lewat deregulasi serta debottlenecking beraneka sumbatan investasi dan pengayaan sistem fasilitas perizinan usaha.
Gerakan tersebut ditempuh guna menaikkan realisasi investasi, memperluas penyediaan lapangan kerja, serta memacu aktivitas ekonomi yang kian produktif.
Pemerintah pun menaruh atensi besar atas penguatan kualitas sumber daya manusia lewat program vokasi serta magang yang ditargetkan menjembatani keperluan dunia industri dengan kesiapan tenaga kerja yang andal.
Agenda tersebut diharapkan mampu mendongkrak produktivitas tenaga kerja sekalian memperkokoh daya saing nasional di tengah pergeseran ekonomi global yang kian dinamis.
Sementara itu, Susiwijono ikut memaparkan regulasi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang ditujukan guna menjamin devisa hasil ekspor mampu menghadirkan kegunaan yang lebih besar untuk perekonomian tanah air.
Melalui regulasi itu, devisa hasil ekspor dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, serta perikanan diwajibkan mengalir ke sistem keuangan Indonesia demi memperkokoh likuiditas valas domestik, merawat stabilitas nilai tukar, memperkuat cadangan devisa, dan menopang pembiayaan pembangunan nasional.
Menurut Susiwijono, regulasi DHE SDA bukanlah sebuah kebijakan anyar, melainkan pengokohan dari ketetapan yang sudah bergulir sebelumnya.
Pemerintah berharap maksimalisasi tata kelola devisa hasil ekspor mampu menyumbang kontribusi positif bagi perekonomian domestik sekalian memperkokoh ketahanan ekonomi Indonesia menghadapi beraneka kendala global.
“Fundamental ekonomi kami sebenarnya sangat kuat. Kalau sekarang ada permasalahan terkait trust atau kepercayaan investor, maka kami perlu bersama-sama menjelaskan kondisi yang sebenarnya dan membangun optimisme terhadap perekonomian Indonesia ke depan,” tutupnya.