JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendesak pihak PT PLN (Persero) untuk menyalurkan kompensasi bagi warga yang terkena imbas pemadaman listrik secara bergilir di sejumlah wilayah dalam beberapa pekan belakangan.
Berdasarkan penilaian Mufti, gangguan listrik yang terjadi berulang-ulang tersebut telah memicu dampak kerugian yang masif bagi warga, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"PLN dan Pemerintah wajib memberikan kompensasi kepada warga yang terdampak pemadaman listrik bergilir, terutama pelaku usaha yang mengalami kerugian. Harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kerugian rakyat ini," kata Mufti, Selasa (23/6/2026).
Mufti menyampaikan bahwa pemberian kompensasi tersebut menjadi salah satu wujud pertanggungjawaban atas kendala pelayanan yang dirasakan oleh publik akibat pemadaman listrik bergilir.
Menurut pandangannya, kompensasi ini bukan sekadar persoalan besaran uang yang bakal diterima oleh pelanggan, melainkan sebuah bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pelayanan publik yang berjalan kurang maksimal.
"Jangan jadikan rakyat sebagai korban sekaligus penanggung risiko. Ketika listrik padam, usaha berhenti, dagangan rusak, produksi terganggu, dan pendapatan hilang. Karena itu, kompensasi adalah kewajiban, bukan belas kasihan," kata politikus PDI-P tersebut.
Mufti memberikan penegasan bahwa warga memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atas pemadaman listrik bergilir tersebut, selaras dengan aturan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025. Ia berpendapat bahwa kerugian yang dipikul warga lantaran kendala listrik ini tidak boleh dipandang sebelah mata karena berimbas langsung terhadap roda kehidupan sehari-hari.
"Karena bagi rakyat hari ini, satu rupiah pun sangat berharga. Satu hari usaha tutup berarti hilangnya penghasilan keluarga. Satu kulkas rusak berarti bertambahnya beban hidup. Dan satu rumah terbakar bisa telah menghapus hasil kerja bertahun-tahun," pungkas Mufti.
Sebelumnya telah dikabarkan, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa kebijakan pemadaman listrik bergilir di wilayah Pulau Jawa kini bisa ditekan seiring dengan kondisi sistem kelistrikan di Jawa yang mulai memperlihatkan perbaikan.
Hal itu diutarakan oleh Darmawan saat berniat menemui Presiden Prabowo Subianto bertempat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (22/6/2026).
"Kami ingin menyampaikan kabar baik, bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik. Dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir," ujar Darmawan, Senin siang.
Darmawan pun menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas ketidaknyamanan yang muncul akibat dari adanya pemadaman bergilir itu.
Ia menguraikan bahwa ketersediaan energi primer yang pas dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit, baik yang dikelola PLN maupun Independent Power Producer, sudah mulai mengalir pada pekan lalu.
"Dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Kemudian juga hari Jumat kami menyampaikan ada dua pembangkit besar milik mitra kami yang mengalami kendala teknis dan terpaksa keluar dari sistem," kata Darmawan.
"Dan untuk itu, kami minggu lalu langsung menurunkan tim PLN bersama dengan mitra kami untuk melakukan perbaikan. Dan ada kabar yang baik, tadi malam satu pembangkit besar berhasil dipulihkan dan sinkron dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk sistem di Pulau Jawa," imbuh dia.