JAKARTA- PT Pertamina Patra Niaga, sebagai salah satu badan usaha penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax series, memastikan bahwa penetapan harga Pertamax series per 10 Juni 2026 telah mengacu pada mekanisme harga pasar sesuai formula yang ditetapkan pemerintah.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyatakan bahwa penetapan serta penyesuaian harga BBM non subsidi ini sejalan dengan informasi pemerintah, di mana Pertamax series sebagai BBM non subsidi memiliki harga jual yang mengikuti perkembangan parameter pasar sesuai formula berlaku. Di sisi lain, ia menegaskan bahwa BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan harga.
“BBM non subsidi, seperti Pertamax series, merupakan produk yang harga jualnya disesuaikan dengan perkembangan kondisi pasar dan faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi biaya pengadaan energi”, ujar Roberth dalam keterangan resmi, Kamis (18/6/2026).
Roberth menjelaskan bahwa evaluasi harga BBM non subsidi secara normal dilakukan secara berkala. Ia mengungkapkan pada prinsipnya, harga BBM non subsidi dievaluasi setiap bulan menyesuaikan perkembangan parameter keekonomian.
"Namun demikian, implementasinya tetap memperhatikan kebijakan yang ditetapkan pemerintah," jelasnya.
Di tengah dinamika global di mana harga minyak dunia meningkat akibat situasi geopolitik, pemerintah senantiasa menjaga agar harga BBM non subsidi jenis Pertamax series tetap stabil tanpa kenaikan.
Penyesuaian harga pada bulan Juni untuk Pertamax mempertimbangkan fluktuasi harga pasar internasional dengan tetap memerhatikan kondisi ekonomi masyarakat dalam negeri.
Penyesuaian harga Pertamax saat ini sebesar 50 persen dari selisih harga pasar, dan jika dibandingkan dengan harga BBM sejenis di negara tetangga ASEAN, tetap lebih kompetitif demi menjaga daya beli dan perekonomian.
“Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen menjalankan penugasan pemerintah sekaligus menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Kami mengajak masyarakat untuk memperoleh informasi dari kanal resmi pemerintah dan Pertamina, yaitu Pertamina Customer Solution 135, agar mendapatkan informasi yang utuh dan akurat,” tutup Roberth.