JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menerangkan bahwa implementasi sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital tidak bakal memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pernyataan itu diutarakan oleh Luhut dalam konferensi pers mengenai progres penerapan Perlinsos Digital pada Rabu (17/6/2026) bertempat di Kantor DEN.
Luhut menjabarkan bahwa program Perlinsos Digital pada masa sekarang ini masih berada dalam fase uji coba di 42 kabupaten/kota. Sistem Perlinsos tersebut menyatu dan didirikan di atas basis Digital Public Infrastructure (DPI) yang sudah diperbarui.
Sistem ini memberikan peluang bagi publik untuk mendaftarkan bantuan sosial, memverifikasi status kelayakan mereka, serta melayangkan sanggahan atas rincian data yang dinilai tidak cocok.
Untuk pertama kalinya, data kependudukan publik dari bermacam instansi pemerintah saling terhubung serta diverifikasi secara langsung (real-time).
Sistem ini memangkas proses manual, data yang sudah usang, serta proses pengambilan keputusan yang tidak transparan. Sistem Perlinsos tersebut juga memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Merujuk pada penjelasan Luhut, sistem Perlinsos Digital memang memerlukan sarana infrastruktur, layaknya server dalam kapasitas besar. Pada masa kini, pihak pemerintah mendayagunakan Pusat Data Nasional (PDN) yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
"Akan tetapi sudah terpikir tadi, dari kemarin-kemarin. Lagi didesain untuk nanti Telkom yang kita mainkan, sehingga tidak terlibat dengan APBN. At the and akan kita lihat," ujar Luhut.
Selanjutnya, seiring dengan berjalannya fase uji coba Perlinsos Digital itu, Luhut mengutarakan jika Presiden Prabowo pun bakal meninjau kesiapan dari sistem tersebut.
"Kami sudah sepakat, nanti kami usul kepada Presiden untuk 6, 7, 8, 9 Juli beliau melihat nanti, apakah di Surabaya, Banyuwangi dengan Bali, mana yang beliau pilih," kata Luhut.
Kemudian, sesudah fase uji coba tersebut tuntas, pemerintah bakal meresmikan sistem Perlinsos Digital itu pada triwulan IV/2026.
"Pada Oktober atau November launch secara nasional di 541 kabupaten/kota. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat, 80%-90% sambil jalan, sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi," ujar Luhut.
Sebelumnya, Koordinator Gugus Tugas, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Rahmat Andika menguraikan bahwa dalam implementasi Perlinsos Digital, publik melakukan pendaftaran bansos secara inklusif yang terautentikasi melalui biometric.
Publik setelah itu menerima konfirmasi hasil kelayakan program bersandarkan filter kriteria yang telah diputuskan oleh tim ahli bersama dengan Kementerian Sosial.
Apabila pengajuan masyarakat ditolak dan memandang data tersebut tidak selaras dengan situasi rill di lapangan, maka masyarakat dapat melayangkan sanggahan.
Andika memaparkan bahwa penerapan Perlinsos Digital dijalankan lantaran didapati adanya keterbatasan di dalam proses penyaluran bansos.
Terdata, masih dijumpai inclusion error atau data masyarakat yang sebetulnya tidak layak memperoleh bansos, maupun exclusion error atau kalangan masyarakat yang sebetulnya berhak, namun belum tercatat ke dalam data.
Pihak pemerintah sendiri sudah melangsungkan piloting program Perlinsos Digital di wilayah Banyuwangi pada beberapa waktu yang lalu.
"Hasil di Banyuwangi banyak yang kemudian yang ternyata masuk inclusion error dan exclussion error," ujar Andika.