JAKARTA - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 bakal memperkukuh kedudukan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebagai Permata Biru di Gerbang Utara Indonesia.
Amalia menerangkan bahwa gagasan Permata Biru di Gerbang Utara Indonesia merupakan proyeksi strategis Kepri demi menjelma sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi maritim nasional, berbekal persentase geografis yang mencakup 98 persen wilayah lautan.
"Permata biru memiliki potensi ekonomi luar biasa, makanya Sensus Ekonomi hadir untuk mengasah permata biru, dalam menghasilkan peluang ekonomi serta kemajuan bagi Kepri," kata Amalia saat menghadiri kegiatan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 tingkat Provinsi Kepri di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (17/06/2026).
Amalia menuturkan jika Kepri bertindak selaku salah satu provinsi primer yang memperoleh atensi besar dari BPS RI pada pergelaran Sensus Ekonomi tahun ini, lantaran mempunyai anatomi perekonomian yang khas sekaligus variatif ketimbang provinsi lain di tanah air, berkisar dari industri pengolahan, kekayaan alam, hingga aspek digitalisasi.
Lantaran hal itu, menurut pandangannya, Sensus Ekonomi bertindak sebagai peluang berharga demi menyajikan potret data perekonomian Kepri yang paling mutakhir untuk masa sepuluh tahun ke depan.
"Mari jadikan Sensus Ekonomi ini sebagai alat bersama mewujudkan Kepri Permata Biru di Gerbang Utara Indonesia menuju Indonesia Emas 2045," ujar Amalia.
Di dalam momentum tersebut, BPS RI pun melayangkan apresiasi atas besarnya sokongan Gubernur Kepri Ansar Ahmad lewat penerbitan Surat Edaran bagi segenap bupati/wali kota hingga jajaran pelaku usaha, mengenai dukungan penuh atas realisasi Sensus Ekonomi 2026.
Sokongan tersebut memperlihatkan komitmen yang kuat dari Gubernur Kepri bersama jajaran dalam menyukseskan agenda Sensus Ekonomi yang bergulir per sepuluh tahun itu.
"Gubernur Ansar juga menjadi responden pertama Sensus Ekonomi 2026 di Kepri. Ini sebagai motivasi kepada masyarakat agar tidak luput dari pencacahan petugas sensus," ungkapnya.
Amalia mengimbuhkan, realisasi agenda Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 perihal Statistik.
Sensus Ekonomi memiliki nilai yang teramat krusial selaras dengan munculnya pergeseran aktivitas beserta dinamika ekonomi pada masa sekarang ketimbang kondisi sepuluh tahun silam.
"Melalui Sensus Ekonomi, BPS akan mendata/mencatat untuk menghadirkan data ekonomi terkini," demikian Amalia.
Di sisi lain, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menitikberatkan adanya kewajiban menyokong jalannya Sensus Ekonomi 2026 bagi segenap Bupati/Wali Kota, jajaran ASN, Camat, Lurah, Kepala Desa, Instansi Vertikal, unsur TNI-Polri, Tokoh Agama, Ormas, hingga para Pelaku Usaha.
Ansar menaruh harapan besar agar Kepri dapat menyodorkan kontribusi nyata selaku wilayah dengan tingkat partisipasi paling maksimal dalam mengawal kesuksesan Sensus Ekonomi 2026.
Ia menyampaikan, data yang diperoleh dari hasil Sensus Ekonomi bakal dimanfaatkan selaku instrumen kebijakan pemerintah dalam menyusun program ekonomi inklusif demi mewujudkan Kepri yang kian maju serta sukses pada masa-masa yang akan datang.
"Sensus ini amat penting untuk melihat struktur usaha serta peluang investasi ke depan, termasuk mendorong UMKM berkembang dan naik kelas," ucap Ansar.
Mengenai pelaksanaannya, Sensus Ekonomi 2026 digulirkan semenjak tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus. Pihak BPS Kepri sendiri menerjunkan sebanyak 1.589 personel petugas sensus yang disebar pada tujuh kabupaten/kota di daerah setempat.