Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengutarakan bahwa Kementerian Sosial menyodorkan permohonan dana ekstra senilai Rp22,4 triliun untuk kalender anggaran 2027, menimbang pagu indikatif 2027 sebesar Rp84,71 triliun belum mencukupi sasaran program Kementerian Sosial.
"Pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp84,71 triliun, secara teknis belum mampu memenuhi seluruh mandat tersebut. Ada gap yang nyata antara yang diperintahkan dengan apa yang kami bisa lakukan dengan pagu yang ada saat ini. Total gap yang kami usulkan untuk dipenuhi adalah Rp22.488.964.541.000 atau Rp22,49 triliun, jika disetujui maka total anggaran Kementerian Sosial pada tahun 2027 menjadi Rp107,20 triliun," katanya, dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, Rabu (17/06/2026).
Ia mencontohkan bagi sektor graduasi Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE), jatah pagu sekadar mampu membiayai 10.000 KK, padahal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) membidik 400.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di tiap tahunnya.
"Gap-nya hampir 40 kali lipat," kata Saifullah Yusuf. Alokasi pendanaan bagi operasional Sekolah Rakyat pun mengalami defisit.
"Pagu Sekolah Rakyat R4,9 triliun, kurang dari Rp3,64 triliun untuk membiayai Rp100.000 lebih siswa yang bersekolah di tahun 2027. Padahal ini adalah mandat langsung Perpres Nomor 120 Tahun 2025 yang sekaligus sekarang terus berjalan dan mengalami suatu kemajuan-kemajuan yang patut dicatat sebagai bagian dari perjalanan awal penyelenggaraan Sekolah Rakyat," kata Saifullah Yusuf.
Selanjutnya, internalnya mengidentifikasi nihilnya pos pembiayaan untuk kelompok lansia serta penyandang disabilitas di dalam pagu indikatif 2027. "Tidak ada satu rupiah pun dalam pagu indikatif untuk bantuan langsung berkelanjutan bagi 1,46 juta lansia dan disabilitas tunggal miskin," kata Saifullah Yusuf.